Electronic Theses and Dissertation

Wisatawan sebagai pengguna jasa dari suatu objek wisata berisiko tinggi tentunya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata. Pemenuhan hak bagi pengguna jasa telah tercantum jelas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan adanya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun, dalam praktiknya tidak selalu diikuti dengan pemenuhan standar keamanan dan tanggung jawab hukum yang memadai, masih terdapat beberapa pengusaha pariwisata yang belum optimal melakukan pemenuhan hak-hak fundamental bagi pengguna jasa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pemenuhan hak bagi pengguna jasa pada suatu objek wisata arung jeram dan juga tanggung jawab pelaku usaha wisata arung jeram di Takengon Kabupataen Aceh Tengah terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan di lapangan dengan melakukan wawancara dan juga mengacu pada data kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengguna jasa pada objek wisata arung jeram Lukup Badak dan Kala Waeh belum sepenuhnya terpenuhi, hak kenyamanan wisatawan masih belum terpenuhi karena keterbatasan fasilitas penunjang yang menyebabkan wisatawan tidak nyaman serta tangggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian pengguna jasa masih dianggap kurang karena belum adanya pelindungan asuransi wisata berisiko tinggidan tidak adanya ganti kerugian selain pengembalian setengah harga tiket dan pertolongan pertama. Hal ini dapat menimbulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga masih memerlukan peningkatan agar sesuai sepenuhnya dengan prinsip perlindungan konsumen dan standar usaha wisata berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disarankan kepada pengusaha pariwisata agar meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan juga diharapkan setiap wisatawan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pada objek wisata agar tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian diri sendiri karena hal tersebut tidak ditanggung oleh pengelola wisata. Serta saran kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wisatawan.

Tourists, as consumers of services provided by tourism destinations, particularly those involving high-risk activities, inherently possess rights that must be fulfilled by tourism operators. The fulfillment of such consumer rights is explicitly stipulated under Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, which recognizes the “right to comfort, security, and safety in the consumption of goods and/or services,” and is further specifically regulated under Law Number 10 of 2009 on Tourism. However, in practice, these provisions are not always accompanied by the adequate implementation of safety standards and legal responsibility. There remain tourism operators who have not optimally fulfilled the fundamental rights of service users. This undergraduate thesis aims to examine the fulfillment of the rights of service users in white-water rafting tourism activities, as well as the liability of rafting tourism operators in Takengon, Central Aceh Regency, for losses suffered by service users. This research employs an empirical juridical method, conducted by analyzing field conditions through interviews and supported by secondary data from literature. The data obtained are subsequently analyzed using a descriptive analytical approach, which provides a systematic description of the research subjects and objects based on the findings. The results of the study indicate that the fulfillment of the rights of service users at the Lukup Badak and Kala Waeh rafting tourism sites has not been fully realized. The right to comfort remains inadequately fulfilled due to limited supporting facilities, resulting in discomfort for tourists. Furthermore, the liability of tourism operators for losses incurred by service users is still considered insufficient, as there is no insurance protection for high-risk tourism activities and no compensation provided beyond partial ticket refunds and first aid assistance. Such conditions may give rise to claims based on unlawful acts (tort), thereby necessitating improvements to ensure full compliance with consumer protection principles and standards applicable to high-risk tourism businesses as regulated under prevailing laws and regulations. It is recommended that tourism operators enhance their compliance with applicable legal provisions. Tourists are also expected to adhere to the rules established at tourism sites to prevent losses resulting from personal negligence, which are not the responsibility of the operators. Additionally, local governments are advised to conduct direct supervision in the field in order to ensure legal certainty and protection for tourists.