Electronic Theses and Dissertation

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan masih bersifat implisit dan menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, serta keraguan korban untuk meminta perlindungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan serta menganalisis konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia masih terhambat oleh budaya patriarkis, lemahnya pemahaman aparat mengenai ketergantungan ekonomi korban, serta minimnya yurisprudensi. Kondisi ini menyebabkan hak korban sering kali tidak terpenuhi secara efektif. Perlu perlindungan ideal yang komprehensif, cepat, berorientasi pada korban, terintegrasi, dan sensitif gender, dan jaminan ketidakberulangan. Perlindungan ideal menuntut penguatan regulasi, harmonisasi dengan UU TPKS, pelatihan aparat, serta perubahan budaya hukum masyarakat, dengan keterlibatan aktif lembaga negara, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat luas agar korban benar‑benar aman, pulih, serta memperoleh keadilan dan martabatnya kembali.

Disarankan agar dalam setiap pengaturan hukum yang baru maupun dalam pengaturan hukum yang telah ada, ketentuan terkait pemerkosaan dalam perkawinan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap korban. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat perlu membangun sistem penanganan pemerkosaan dalam perkawinan yang komprehensif melalui penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang jelas.

Marital rape constitutes a form of sexual violence occurring within the domestic sphere and is regulated under Article 8 letter (a) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, the regulation of marital rape remains implicit, giving rise to ambiguity in law enforcement and causing victims to hesitate in seeking protection. This study aims to examine the legal protection afforded to victims of marital rape and to analyze the ideal concept of legal protection for such victims. The method employed in this research is normative juridical research. This approach is conducted through a literature review of primary data derived from statutory regulations and legal doctrines, as well as secondary data obtained from relevant academic literature. The findings indicate that legal protection for victims of marital rape in Indonesia remains constrained by patriarchal cultural norms, the limited understanding among law enforcement officials regarding victims’ economic dependency, and the scarcity of jurisprudence. These conditions often result in the ineffective fulfillment of victims’ rights. Therefore, an ideal form of protection must be comprehensive, prompt, victim-oriented, integrated, gender-sensitive, and ensure guarantees of non-repetition. Such protection requires strengthening regulations, harmonization with the Law on Sexual Violence Crimes, capacity-building for law enforcement officers, and transformation of societal legal culture, with the active involvement of state institutions, law enforcement agencies, service providers, and the broader community to ensure that victims are genuinely protected, recover, and regain their dignity and justice. It is recommended that both new and existing legal frameworks formulate and implement provisions concerning marital rape in a more comprehensive, consistent, and victim-centered manner. The government, together with law enforcement authorities and society, should establish a comprehensive response system for marital rape through the development of implementing regulations and clear technical guidelines.