Electronic Theses and Dissertation

Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari asas individualisasi pidana, namun sering menimbulkan perdebatan apabila perbedaannya terlalu mencolok karena dianggap mencederai keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan hukuman antara Putusan No. 138/Pid.B/2024/PN Lsk dengan pidana enam bulan penjara terhadap Muhammad Amri dan Putusan No. 213/Pid.B/2024/PN Lsk dengan pidana dua tahun penjara terhadap Dahlan bin Rasyid.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengetahui dampak disparitas terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara langsung dengan responden dan informan. Data yang tersedia kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara pemalsuan surat terjadi karena adanya perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun nonyuridis. Faktor yuridis meliputi perbedaan dalam pembuktian unsur pasal, tingkat kesalahan, dan akibat hukum dari perbuatan terdakwa. Sedangkan faktor nonyuridis mencakup latar belakang sosial, tingkat pendidikan, sikap terdakwa selama persidangan, serta motif dalam melakukan tindak pidana. Disparitas tersebut dapat dikategorikan wajar apabila didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional, namun dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat apabila tidak disertai argumentasi hukum yang jelas.

Kepada Mahkamah Agung disarankan untuk memperkuat penerapan pedoman pemidanaan melalui peraturan yang lebih rinci dan mengikat, kepada hakim diharapkan agar senantiasa memberikan pertimbangan hukum yang transparan dan akuntabel dalam setiap putusan, serta kepada masyarakat diimbau untuk memahami bahwa perbedaan hukuman tidak selalu mencerminkan ketidakadilan, melainkan bagian dari prinsip individualisasi pemidanaan.

Sentencing disparity refers to differences in the penalties imposed by judges in criminal cases that share similar characteristics. This phenomenon is a consequence of the principle of individualized sentencing; however, it often gives rise to debate when the differences are too significant, as they are perceived to undermine justice and legal certainty. In cases of document forgery as regulated under Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, there is a disparity in sentencing between Decision No. 138/Pid.B/2024/PN Lsk, which imposed a six-month term of imprisonment on Muhammad Amri, and Decision No. 213/Pid.B/2024/PN Lsk, which imposed a two-year term of imprisonment on Dahlan bin Rasyid. The purpose of this thesis is to explain the forms of sentencing disparity in cases involving the criminal offense of document forgery, to analyze the factors influencing judicial considerations in rendering decisions, and to examine the impact of such disparity on public trust in the judiciary. The research employs an empirical juridical method, namely by examining applicable legal provisions and comparing them with actual practices in the field. Data were obtained through library research and direct interviews with respondents and informants. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that sentencing disparity in document forgery cases arises due to differences in both juridical and non-juridical considerations. Juridical factors include variations in the assessment of the elements of the offense, the degree of culpability, and the legal consequences of the defendant’s actions. Meanwhile, non-juridical factors encompass the defendant’s social background, level of education, conduct during trial, and motives for committing the offense. Such disparity may be considered justified when it is based on objective and proportional legal reasoning; however, it may give rise to negative public perceptions if it is not supported by clear legal arguments. It is recommended that the Supreme Court strengthen the implementation of sentencing guidelines through more detailed and binding regulations. Judges are expected to consistently provide transparent and accountable legal reasoning in their decisions, while the public is encouraged to understand that differences in sentencing do not necessarily reflect injustice, but rather constitute an integral part of the principle of individualized sentencing.