Electronic Theses and Dissertation

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya pada Pasal 281 mengenai kewajiban kepemilikan SIM, Pasal 287 ayat (1) terkait pelanggaran rambu atau marka jalan, serta Pasal 291 ayat (1) mengenai kewajiban penggunaan helm standar. Meskipun aturan tersebut telah menetapkan sanksi denda untuk menciptakan ketertiban, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, angka pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tetap tinggi dan berubah-ubah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan kenyataan perilaku masyarakat di jalan raya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana denda terhadap perkara pelanggaran lalu lintas oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, termasuk prosedur acara pemeriksaan cepat dan bentuk putusan yang dijatuhkan hakim. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap pelanggaran cenderung dijatuhkan dengan nominal denda minimal, berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Pertimbangan hakim dalam memberikan denda ringan didasari oleh aspek sosiologis berupa kemampuan ekonomi masyarakat dan sifat pelanggaran yang dianggap sebagai dilarang karena undang-undang, bukan karena jahat. Namun, kebijakan denda minimal ini berakibat pada rendahnya efek jera, di mana masyarakat menganggap denda tersebut hanya sebagai biaya administratif kecil. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih berada pada di mana pengendara hanya patuh saat melihat petugas di lapangan atau karena takut barang bukti disita. Faktor seperti budaya terburu-buru dan anggapan bahwa tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM sebagai hal lumrah, menjadi penghambat utama efektivitas sanksi pidana dalam mengubah perilaku hukum masyarakat.

Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi bagi pengguna dan menjaga konsistensi penindakan dan menghilangkan celah diskriminasi di lapangan. Pemerintah daerah juga disarankan menerapkan model sosialisasi yang menyentuh nilai spiritual mengingat karakteristik masyarakat Aceh yang religius, agar kepatuhan tumbuh dari kesadaran diri sendiri dan bukan sekadar karena takut pada sanksi finansial.

Traffic violations constitute criminal offenses regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), particularly Article 281 regarding the obligation to possess a driving license, Article 287 paragraph (1) concerning violations of traffic signs or road markings, and Article 291 paragraph (1) concerning the obligation to wear a standard helmet. Although these provisions prescribe fines as sanctions to ensure order, in the jurisdiction of the Banda Aceh District Court, the rate of violations of these articles remains high and fluctuating. This phenomenon indicates a gap between legal norms and the actual behavior of the public on the roads. The purpose of this study is to explain the application of criminal fines in traffic violation cases by the Banda Aceh District Court, including the summary examination procedure and the forms of judgments rendered by judges. In addition, this study aims to examine the level of public legal awareness regarding the implementation of criminal fines in traffic violation cases within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. This research employs an empirical juridical method. Field research was conducted through interviews with respondents and informants, as well as the distribution of questionnaires to the public. Library research was carried out by examining books, legal theories, and statutory regulations. The results of the study indicate that the imposition of fines by judges of the Banda Aceh District Court tends to be set at the minimum level, ranging from IDR 50,000 to IDR 100,000. The judges’ consideration in imposing relatively low fines is based on sociological factors, namely the economic capacity of the community and the nature of the violations, which are considered mala prohibita (prohibited by law) rather than mala in se (inherently wrongful). However, this policy of minimal fines results in a low deterrent effect, as the public tends to perceive such fines merely as minor administrative costs. The level of public legal awareness remains low, where road users comply only when law enforcement officers are present or due to fear of confiscation of evidence. Factors such as a culture of haste and the perception that not wearing a helmet or not possessing a driving license is commonplace serve as major obstacles to the effectiveness of criminal sanctions in shaping lawful public behavior. It is recommended that law enforcement authorities consistently apply sanctions to violators, ensure uniform enforcement, and eliminate opportunities for discrimination in practice. Local governments are also advised to implement public awareness campaigns that incorporate spiritual values, considering the religious characteristics of Acehnese society, so that compliance arises from internal awareness rather than merely from fear of financial penalties.