Electronic Theses and Dissertation

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih relatif ringan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif rendah dalam putusan tindak pidana memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap kejahatan memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan, didukung juga dengan melakukan penelitian secara kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelusuran data-data melalui pengkajian terhadap literatur-literatur akademis dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023.PN Bna yang relatif rendah didasarkan pada unsur (1) mens rea, (2) tingkat kerugian dan (3) kondisi pelaku di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan tuntutan jaksa yang juga relatif rendah dan fakta-fakta hukum pada persidangan. Penanggulangan kejahatan memiliki bagian-bagian tubuh satwa dilindungi sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara prosedural Namun, hukuman yang dihasilkan masih cenderung lemah bagi pelaku sehingga belum memberikan efek jera.

Disarankan untuk dilakukannya penguatan penegakan hukum dengan patroli dan operasi gabungan antar instransi guna melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Konservasi kepada masyarakat, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan hutan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hukum dan larangannya bisa tersampaikan dengan komprehensif kepada masyarakat.

Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990, as amended by Law Number 32 of 2024, stipulates the prohibition on the possession of body parts of protected wildlife. Violations of this provision are regulated under Article 40A paragraph (1) letter (e) of the said Law, which prescribes criminal sanctions, with a maximum penalty of imprisonment of up to 15 (fifteen) years. Notwithstanding such prohibition, the imposition of criminal sanctions against perpetrators of such offenses within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court remains relatively lenient. This study aims to examine the considerations of judges in imposing relatively low sentences in cases involving the possession of body parts of protected wildlife and to analyze the measures undertaken to combat such offenses within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. This research employs an empirical juridical approach to obtain primary data directly from the field, supported by library research conducted through the examination of academic literature and relevant statutory regulations. The results of this study indicate that the judges’ considerations in Decision Number 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna, which resulted in relatively lenient sentencing, are based on several factors: (1) mens rea, (2) the extent of harm caused, and (3) the condition of the offender during trial proceedings. The judges also took into account the relatively low demands of the public prosecutor as well as the legal facts revealed during the trial. Efforts to combat offenses involving the possession of protected wildlife body parts have been implemented in accordance with statutory regulations and procedural requirements. However, the sanctions imposed remain relatively weak and have not yet produced a sufficient deterrent effect. It is recommended that law enforcement be strengthened through patrols and joint operations among relevant agencies to ensure continuous monitoring of biological natural resources and their ecosystems. Furthermore, the implementation of public outreach and education regarding conservation laws is necessary, particularly in communities located near forest areas, in order to enhance public understanding of legal provisions and prohibitions in a comprehensive manner.