Electronic Theses and Dissertation

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin dengan ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penuntut umum dalam putusan ini juga tidak mendakwakan para saksi sebagai orang yang ikut serta melakukan tindak pidana (medepleger), sehingga terdapat kelemahan dalam dakwaan penuntut umum terkait dengan prinsip penyertaan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat serta menjelaskan putusan hakim yang belum memenuhi prinsip keadilan.

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa data sekunder, melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan Putusan Nomor 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum kurang cermat dalam menerapkan prinsip penyertaan dengan tidak mendakwakan para saksi sebagai orang yang seharusnya ikut bertanggung jawab menurut teori medepleger. Putusan hakim dalam perkara ini dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dikarenakan pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 64/Pid.Sus-LH/2025/PN Sgl yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan yang mana terdakwa baru melakukan penambangan kurang lebih 2 (dua) Minggu.

Disarankan kepada penuntut umum untuk lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, serta memperhatikan keikutsertaan para pekerja sebagai turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Diharapkan kepada hakim memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa untuk mencegah terjadinya disparitas putusan pemidanaan yang dapat menyebabkan kekhawatiran masyarakat dikarenakan putusan merupakan jawaban akhir atas suatu permasalahan.

Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining stipulates criminal sanctions for perpetrators of mining without a permit, namely imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a fine of up to IDR 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). However, in Decision Number 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, the court imposed a sentence of 7 (seven) months’ imprisonment and a fine of IDR 3,000,000 (three million rupiah). Furthermore, the public prosecutor in this decision did not indict the witnesses as parties participating in the commission of the criminal offense (medepleger), thereby revealing a deficiency in the indictment concerning the principle of participation in criminal acts. This study aims to analyze the inaccuracy of the public prosecutor’s indictment and to explain the court’s decision which has not fulfilled the principle of justice. This research constitutes a case study employing a normative legal research method, utilizing secondary data obtained through library research, including reading, reviewing, and citing books and statutory regulations relevant to the object of the study, as well as Decision Number 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl. The results of the study indicate that the public prosecutor lacked precision in applying the principle of participation by failing to indict the witnesses as parties who should have been held jointly responsible under the theory of medepleger. The court’s decision in this case is considered not to have fulfilled the principle of justice, as the sentence imposed is excessively lenient and disproportionate to the harm caused by the defendant’s actions, particularly when compared to Decision Number 64/Pid.Sus-LH/2025/PN Sgl, which imposed a sentence of 8 (eight) months’ imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 (five million rupiah), subsidiary to 2 (two) months’ imprisonment, where the defendant had conducted mining activities for approximately only 2 (two) weeks. It is recommended that public prosecutors exercise greater diligence and precision in drafting indictments, particularly by considering the involvement of workers as co-perpetrators (medepleger). It is also expected that judges give due regard to the principles of justice in imposing sentences on defendants in order to prevent sentencing disparities that may give rise to public concern, given that judicial decisions constitute the final resolution of a legal dispute.