Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Walikota Bnada Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam pasal 9 huruf (f) dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak terlantar yang termasuk anak jalanan dalam memberikan pembinaan dan perlindungan dalam daerah kota. Namun, dalam kenyataannya adanya peningkatan anak jalanan serta belum optimal program rumah singgah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program rumah singgah dalam pembinaan anak jalanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya optimalisasi pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rumah singgah telah berjalan melalui tahap penjangkauan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan petugas dalam menangani anak jalanan yang sulit diatur atau kemampuan kognitif rendah, kurangnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya surat pernyataan komitmen orangtua yang ditandai dengan pengabaian surat pernyataan sehingga masih adanya anak yang kembali ke jalan. Upaya optimalisasi yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi dan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pembinaan anak jalanan.

Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mengadakan sosialisasi kepada orangtua atau masyarakat gampong agar meningkatkan kesadaran peduli terhadap anak, meningkatkan kerja sama instansi terhadap keberadaan anak jalanan, dan disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengembangkan fasilitasi Rumah singgah agar pelaksanaanya dapat berjalan optimal.

Mayor of Banda Aceh Regulation No. 46 of 2016 concerning the Structure, Position, Duties, Functions, Authority, and Working Procedures of the Banda Aceh City Social Affairs Office provides, under Article 9 letter (f), that the Banda Aceh City Social Affairs Office is vested with the authority to maintain neglected children, including street children, by providing guidance and protection within the municipal area. However, in practice, there has been an increase in the number of street children, and the implementation of the shelter home (rumah singgah) program has not yet been optimal. This study aims to analyze the implementation of the shelter home program in the development of street children, identify the constraints encountered, and examine efforts to optimize its implementation. The research method employed is an empirical juridical legal study with a qualitative approach. Data were collected through interviews, field observations, and literature review of statutory regulations and relevant scholarly works. The findings indicate that the implementation of the shelter home program has been carried out through stages of outreach, social rehabilitation, and reintegration. However, its implementation remains suboptimal due to several constraints, including the limited number of personnel in handling street children who are difficult to manage or have low cognitive abilities, lack of public awareness, and weak parental commitment statements, as evidenced by non-compliance with such statements, resulting in children returning to the streets. Efforts to optimize implementation include enhancing inter-agency coordination and increasing socialization efforts directed at families and the community. This research is expected to serve as an evaluative reference and policy recommendation to improve the effectiveness of protection and development programs for street children. It is recommended that the Banda Aceh City Social Affairs Office conduct outreach and awareness programs targeting parents and village communities (gampong) to enhance child welfare awareness, strengthen inter-agency cooperation concerning the presence of street children, and that the Banda Aceh City Government further develop shelter home facilities to ensure the optimal implementation of the program.