Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda
melakukan penanganan sampah secara terpilah dengan menyedikan wadah tempat
pembuangan sampah terpilah sesuai dengan peruntukan pada tempat pembuangan
sampah sementara. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh
belum menyediakan tempat pembuangan sampah secara terpilah di tempat
pembuangan sementara yang berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penanganan sampah
secara terpilah di Kota Banda Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku, faktor yang
menjadi kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penangan sampah secara
terpilah dan implikasi akibat belum dilakukan pemilahan sampah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data
penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, dokumen dan
observasi. Selain itu data juga diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal
dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian diperoleh, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan
penanganan sampah belum dilakukan secara terpilah sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Tempat pembuangan sampah yang disediakan tidak dapat berfungsi
menjaga lingkungan, tetapi penyediaan sampah yang tidak terpilah menyebabkan
pencemaran lingkungan. Pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah
sementara ke tempat pembuangan akhir lambat dilakukan dan tidak dilakukan
pemisahan sampah terlebih dahulu. Faktor kendala belum terlaksananya
penyediaan tempat pembuangan sampah secara terpilah, kurangnya alokasi
anggaran, kurangnya petugas di lapangan dan kurangnya kesadaran masyarakat dan
pemahaman masyarakat pentinganya pembuangan sampah secara terpilah serta
belum tersosialisasi secara maksimal pentingnya pembuangan sampah secara
terpilah. Implikasi belum dilakukan penyediaan tempat pembuangan sampah secara
terpilah lingkungan disekitar tempat pembuangan sampah sementara menjadi
tercemar, bau busuk dan sampah berserakan di sekitar tempat sampah, sebagian
sampah yang dapat dijadikan bahan daur ulang tidak dapat difungsikan.

Disarankan agar DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan pengadaan wadah
sampah sesuai peruntukannya, meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang
pentingnya pemilahan sampah. Kepada masyarakat umum disarankan agar
meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan lingkungan, salah satunya dengan
melakukan pemilahan sampah

Based on Article 12 letter a and Article 13 paragraph (4) of Banda Aceh City Law Number 1 of 2017 concerning Waste Management, the Banda Aceh City Government manages waste separately by providing separate waste disposal containers according to their designated use at temporary waste disposal sites. However, in reality, the Banda Aceh City Government has not provided separate waste disposal facilities at these temporary waste disposal sites, which has resulted in environmental pollution. This study aims to explain the implementation of separate waste management in Banda Aceh City in accordance with applicable regulations, the factors that hinder the Banda Aceh City Government in managing waste separately, and the implications of not implementing waste sorting. This study uses an empirical juridical research method. The research data were obtained through field research in the form of interviews, documents, and observations. Additionally, data was obtained from literature in the form of books, journals, and previous research results. The research results show that the Banda Aceh City Government has not implemented segregated waste management in accordance with applicable regulations. The provided landfills do not function to protect the environment, but the provision of unsegregated waste causes environmental pollution. The transfer of waste from temporary landfills to final disposal sites is slow, and prior waste separation is not carried out. Constraints include the lack of segregated waste disposal, insufficient budget allocation, a shortage of field personnel, and a lack of public awareness and understanding of the importance of segregated waste disposal. The implication of the lack of segregated waste disposal sites is that the environment around the temporary landfills becomes polluted, with foul odors and garbage scattered around the bins. Some recyclable waste cannot be used. It is recommended that the Banda Aceh City Environment and Forestry Agency (DLHK3) procure appropriate waste containers and increase education and outreach on the importance of waste sorting. The general public is advised to increase environmental awareness and understanding, one way of doing this is by implementing waste sorting.