Electronic Theses and Dissertation

Sebagai sebuah norma hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengandung prinsip dasar asas “lex specialis” karena teritorialnya, sifat dan jenisnya. Tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahnnya juga diklasifikasikan sebagai norma yang bersifat “lex specialis” karena mengatur perihal yang khusus tentang pertambangan, sehingga bagaimana memaknai dan menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, asas hukum lex superior derogat legi inferiori, dan asas hukum lex posterior derogat legi priori pada daerah otonomi khusus Aceh oleh Pemerintah, sehingga asas hukum dapat digunakan sesuai dengan pengertian dan pengunaannya sebagai suatu prinsip atau kaidah dasar suatu peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa secara mendalam menggunakan progresifitas hukum sehingga dapat memberikan jawaban bagaimana mendeskripsikan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Aceh berdasarkan suatu undang-undang serta aturan pelaksana dari undang-undang tersebut ditinjau dari perspektif diferensiasi asas hukum pada daerah otonomi khusus Aceh dan bagaimana menginterpretasikan asas hukum sebagai suatu prinsip terhadap suatu norma untuk menguji validitas derogasi dalam perspektif otonomi khusus di Aceh.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Peneliti memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan penggabungan pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah hukum (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan sumber rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian memberikan pandangan bahwa asas hukum lex specialis derogat legi generalis yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam perspektif hukum daerah otonomi khusus Aceh harus didahulukan dan dihormati karena sifatnya, jenisnya dan batas wilayah keberlakuannya, begitu juga asas lex superior derogat legi inferiori tidak dapat dirumuskan atau digunakan untuk mengesampingkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksananya, karena berstatus setara (horizontal) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka peraturan yang secara embrionik lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, walaupun berbeda jenis tingkatannya, namun aturan tersebut merupakan perintah langsung dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang. begitupun asas hukum lex posteriori derogat legi priori yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena pengesampingan peraturan perundang-undangan menurut asas hukum ini bersifat linier.
Apabila ditemukan pertentangan-pertentangan hukum seperti halnya uraian lengkap dalam tulisan ini baiknya ditemukan formula yang jelas serta pembaharuan teori dan asas agar kemudian suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah berkepastian hukum, tidak saling tumpang tindih, dan saling mengandung penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya.

As a legal norm, Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh embodies the fundamental principle of lex specialis due to its territorial scope, nature, and regulatory character. However, Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including its subsequent amendments, is also classified as a lex specialis norm because it regulates specific matters relating to the mining sector. Consequently, it becomes essential to determine how the legal principles of lex specialis derogat legi generalis, lex superior derogat legi inferiori, and lex posterior derogat legi priori should be interpreted and applied by the Government within the context of the Special Autonomous Region of Aceh. Such interpretation is necessary to ensure that these legal principles function in accordance with their proper meaning and application as fundamental doctrines in statutory regulation. This research aims to conduct an in-depth analysis through a progressive legal approach in order to provide an explanation of how governmental authority both that of the central Government and the Government of Aceh should be described based on statutory provisions and their implementing regulations. The analysis is undertaken from the perspective of the differentiation of legal principles within the framework of Aceh’s special autonomy. Furthermore, the study seeks to interpret legal principles as normative doctrines in assessing the validity of derogation among statutory regulations within the special autonomy regime of Aceh. This study employs normative juridical research. The research focuses on a combination of several legal research approaches, namely the statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The legal materials utilized in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, including statutory regulations, books, academic journals, scholarly articles, legal encyclopedias, legal dictionaries, and other relevant references. Data collection is conducted through library research, while the analysis of legal materials is carried out using a qualitative analytical method. The results of this research indicate that the legal principle of lex specialis derogat legi generalis embodied in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh must be prioritized and respected within the framework of Aceh’s special autonomy law due to its specific nature, scope, and territorial applicability. Likewise, the principle of lex superior derogat legi inferiori cannot be formulated or applied in a manner that overrides the applicability of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh along with its implementing regulations, because it holds an equivalent (horizontal) legal status with Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Consequently, regulations that are embryonically derived from Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, although differing in hierarchical levels, nonetheless constitute direct mandates originating from statutory legislation, namely laws enacted by the legislature. Similarly, the principle of lex posterior derogat legi priori contained in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining cannot set aside the provisions of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh because the derogation of legislation under this principle operates in a linear manner. Where legal conflicts arise, as elaborated comprehensively in this study, it is necessary to formulate a clear framework as well as to develop theoretical and doctrinal renewal. Such efforts are essential to ensure that statutory regulations are enacted with legal certainty, avoid normative overlap, and maintain mutual respect and coherence among existing legislative instruments.