Electronic Theses and Dissertation

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth merupakan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada anak korban telah memenuhi unsur tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam proses pembuktian di Pengadilan, majelis hakim turut mempertimbangkan keterangan saksi testimonium de auditu yang meskipun tidak diatur dalam KUHAP, penggunaannya telah mendapatkan pengakuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam kaitannya dengan
tujuan hukum, yakni nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, serta untuk menjelaskan kekuatan hukum penggunaan kesaksian testimonium de auditu dalam pembuktian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak santri Dayah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan, karena penjatuhan pidana penjara selama satu bulan dinilai tidak proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa serta dampak yang dialami oleh anak korban, dan belum efektif dalam mencapai tujuan pembinaan dan pencegahan. Dalam proses pembuktian di persidangan, kesaksian testimonium de auditu tidak berkedudukan sebagai alat bukti menurut KUHAP, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 kesaksian testimonium de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHAP, sepanjang dapat dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya, sehingga berfungsi untuk mendukung terpenuhinya asas unus testis nullus testis dalam proses pembuktian.

Disarankan agar majelis hakim dalam perkara anak sebagai korban lebih mempertimbangkan lagi nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum dari segi pemidanaan, serta tetap menilai kesaksian testimonium de auditu secara cermat sebagai alat bukti petunjuk yang bersifat penguat bersama alat bukti sah lainnya.

The Decision of the Jantho District Court Number 30/Pid.Sus/2023/PN Jth concerns a criminal offense involving physical violence against a child. The defendant was declared legally and convincingly proven to have violated Article 80 paragraph (1) in conjunction with Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The defendant’s act of assault, which resulted in injuries to the child victim, fulfilled the elements of the criminal offense. However, the sentence imposed by the panel of judges was considered relatively lenient and therefore did not fully reflect the values of justice and legal utility. During the evidentiary process before the court, the panel of judges also considered witness testimony of testimonium de auditu, which, although not expressly regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), has been recognized through the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010. This case study aims to analyze the decision of the judges of the Jantho District Court in relation to the objectives of law, namely the values of justice and utility, and to explain the legal standing of the use of testimonium de auditu testimony in proving the criminal offense of physical violence against a child who is a santri (Islamic boarding school student) at a Dayah. This research employs a normative juridical research method with a case study approach. This approach is conducted by analyzing secondary legal materials in the form of statutory regulations, books, journals, and other relevant legal sources. The results of the study on the Decision of the Jantho District Court Number 30/Pid.Sus/2023/PN Jth indicate that the considerations of the panel of judges do not fully reflect the objectives of law in terms of justice and utility, as the imposition of a one-month imprisonment sentence is considered disproportionate to the level of the defendant’s culpability and the impact suffered by the child victim, and is not effective in achieving the objectives of correction and deterrence. In the evidentiary process at trial, testimonium de auditu testimony does not constitute an independent item of evidence under the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, based on the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, such testimony may be utilized as evidentiary support in the form of circumstantial evidence in accordance with Article 188 of the KUHAP, provided that it is connected with other lawful evidence, thereby supporting the fulfillment of the principle of unus testis nullus testis in the evidentiary process. It is recommended that, in cases involving children as victims, the panel of judges give greater consideration to the values of justice and legal utility in determining criminal sanctions, and continue to assess testimonium de auditu testimony carefully as circumstantial evidence that serves to reinforce other lawful evidence presented at trial.