Electronic Theses and Dissertation

Mursyida Tulaini. (2026). Penertiban Mobil Kafe Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Di Kota Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Hasbi Ali, S.Pd., M.Si., dan Maimun, S.Pd., MA.
Fenomena maraknya mobil kafe di Kota Banda Aceh sebagai bentuk inovasi usaha kuliner modern yang diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Namun, keberadaan mobil kafe di sejumlah titik strategis seperti Tanggul Lamnyong hingga Jembatan Krueng Cut dan kawasan wisata Ulee Lheue sering menimbulkan persoalan pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran terhadap penegakan Syari’at Islam. Kondisi ini menuntut peran aktif Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Tujuan Penelitian: (1) Menganalisis upaya Satpol PP dan WH dalam menertibkan mobil kafe di Kota Banda Aceh. (2) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam proses penertiban mobil kafe di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan informan dipilih dengan teknik purposive sampling berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkah bahwa: (1) Upaya penertiban dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian teguran lisan dan tulisan, hingga tindakan tegas bagi pelanggaran berat. Satpol PP dan WH juga menjalin kerja sama dengan TNI/Polri, perangkat gampong dalam pelaksanaan razia serta patroli rutin. (2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, rendahnya kesadaran moral, perlawanan dari sebagian pengelola usaha, serta belum tersedianya lokasi resmi untuk mobil kafe. Simpulan: (1) Upaya Satpol PP dan WH dalam menertibkan mobil kafe di Kota Banda Aceh dilakukan melalui sosialisasi, pemberian peringatan lisan dan tertulis, patroli rutin, serta penindakan terhadap pelanggaran berulang, termasuk pengawasan kepatuhan terhadap nilai-nilai Syari’at Islam, dengan dukungan kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat. (2) Kendala penertiban meliputi keterbatasan pengawasan akibat banyaknya mobil kafe yang tersebar, penolakan dari sebagian pengelola usaha, belum tersedianya lokasi alternatif, rendahnya kepatuhan terhadap jam operasional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariat yang diperparah oleh kondisi lingkungan usaha yang kurang mendukung. Saran: (1) Satpol PP dan WH perlu memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah perlu menetapkan lokasi resmi dan izin untuk mobil kafe, dan pelaku usaha harus mematuhi peraturan dan bekerja sama dalam menjaga ketertiban. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek perizinan dan dasar hukum mobil kafe untuk merumuskan peraturan yang jelas serta sesuai dengan ketertiban dan Syari’at Islam.
Kata Kunci: Penertiban, Mobil Kafe, Satpol PP & WH

Mursyida Tulaini. (2026). Regulation of Cafe Car by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Wilayatul Hisbah (WH) in Banda Aceh City. [Thesis. Syiah Kuala University]. Under the guidance of Hasbi Ali, S.Pd., M.Si., and Maimun, S.Pd., MA. The phenomenon of the rise of mobile food stalls in Banda Aceh City is a form of innovation in the modern culinary business that is popular among the public, especially young people. However, the presence of mobile food stalls in a number of strategic points such as the Lamnyong Embankment to the Krueng Cut Bridge and the Ulee Lheue tourist area often causes problems of violations of public order and violations of Islamic law enforcement. This condition demands an active role from the Satpol PP and the Hisbah Region (WH) in carrying out supervision and control. Research Objectives: (1) Analyze the efforts of Satpol PP and WH in controlling mobile food stalls in Banda Aceh City. (2) Identify the obstacles faced by Satpol PP and WH in the process of controlling mobile food stalls in Banda Aceh City. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques through observation and interviews with informants selected using a purposive sampling technique of 10 people. The results of the study show that: (1) Control efforts are carried out in stages, starting from giving verbal and written warnings, to firm action against serious violations. The Satpol PP and WH also collaborate with the TNI/Polri, as well as village officials in conducting raids and routine patrols. (2) Obstacles encountered include limited personnel, low moral awareness, rejection from some business managers, and the unavailability of official locations for internet cafes. Conclusion: (1) The Satpol PP and WH efforts in regulating internet cafes in Banda Aceh City are carried out through socialization, giving verbal and written warnings, routine patrols, and action against repeated violations, including monitoring compliance with Islamic sharia values, with the support of inter-agency cooperation and community participation. (2) Obstacles to regulation include limited supervision due to the large number of internet cafes scattered around, rejection from some business managers, lack of alternative locations, low compliance with operating hours, and low public awareness of sharia values which is exacerbated by less than supportive business environment conditions. Suggestions: (1) The Satpol PP and WH need to strengthen socialization, guidance, and supervision. The government needs to determine official locations and permits for internet cafes, and business actors must comply with regulations and cooperate in maintaining order. (2) Further research is expected to examine the licensing aspects and legal basis for internet cafes to formulate regulations that are clear and in accordance with Islamic law and order. Keywords: Regulation, Cafe Car, Satpol PP & WH