DINAMIKA KEAMANAN MARITIM SELAT MALAKA KAJIAN IMPLIKASI KEBERADAAN PENGUNGSI TERHADAP KEAMANAN DAN IMIGRASI INDONESIA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

DINAMIKA KEAMANAN MARITIM SELAT MALAKA KAJIAN IMPLIKASI KEBERADAAN PENGUNGSI TERHADAP KEAMANAN DAN IMIGRASI INDONESIA


Pengarang

Alfarizi - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Nurul Fajri - 199102262022032009 - Dosen Pembimbing I
Iqbal Ahmady - 199104292019031015 - Penguji
Maghfira Faraidiany - 199402262022032017 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2210103010102

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2026

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Indonesia memiliki beberapa instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut, Yaitu TNI AL, Bakamla dan Polairud yang bertanggung jawab atas keamanan perairan perbatasan laut Indonesia. Dalam konteks kemanaan maritim Indonesia aktif melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, terutama Malaysia dan Singapura, dalam menjaga keamanan perairan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus di lapangan. Teori yang digunakan merupakan teori daerah batas Rimland dan teori keamanan Buzan. Pendekatan Penelitian ini menggunakan menggunakan deskriptif analisis yang membahas secara mendalam terkait dengan posisi aceh dalam geopolitik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika keamanan maritim Indonesia di Selat Malaka dalam merespon arus pengungsi yaitu dinamika keamanan maritim Indonesia, khususnya etnis Rohingya, ditandai dengan pendekatan kemanusiaan yang dilematis di mana Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tetapi tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan asas kemanusiaan. Kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan terhadap masuknya pengungsi melalui Selat Malaka yaitu Pemerintah Indonesia menerapkan kombinasi kebijakan keamanan maritim yang ketat dan pendekatan kemanusiaan (humanitarian approach) dalam menangani masuknya pengungsi, khususnya etnis Rohingya, melalui Selat Malaka. Adapun kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan yaitu penunjukan lokasi penampungan resmi di setiap daerah yang berpotensi menjadi jalur pendaratan, supaya proses evakuasi tidak bergantung pada pencarian tempat darurat. Penyusunan regulasi anggaran yang jelas, agar pemerintah daerah tidak ragu mengalokasikan dana. Peningkatan kemandirian pengungsi, misalnya dengan memberikan akses pelatihan keterampilan, program kerja sosial, atau kegiatan produktif lain sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan. Rekomendasi ini sekaligus bermanfaat untuk masyarakat lokal karena menciptakan interaksi sosial dan ekonomi yang positif.

Keyword: Keamanan Maritim, Selat Malaka, Keberadaan Pengungsi, Imigrasi

ABSTRACT Indonesia has several agencies responsible for maintaining security and sovereignty in its border areas, both on land and at sea. Namely, the Indonesian Navy, Bakamla, and Polairud are responsible for the security of Indonesia's maritime borders. In the context of maritime security, Indonesia actively cooperates with neighboring countries that directly border the Malacca Strait, especially Malaysia and Singapore, in maintaining maritime security. This study uses a qualitative research method with a field case study. The theories used are Rimland's border area theory and Buzan's security theory. This research approach uses descriptive analysis that discusses in depth the position of Aceh in Indonesian geopolitics. The results of the study show that Indonesia's maritime security dynamics in the Malacca Strait in responding to refugee flows, particularly those of the Rohingya ethnic group, are characterized by a dilemma in terms of humanitarian approach, whereby Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention but continues to provide temporary protection based on humanitarian principles. The Indonesian government's policies and actions in maintaining sovereignty and security of its waters against the entry of refugees through the Malacca Strait are that the Indonesian government implements a combination of strict maritime security policies and a humanitarian approach in handling the entry of refugees, particularly the Rohingya ethnic group, through the Malacca Strait. Aceh's position is very strategic in Indonesia's geopolitics because it is located at an important meeting point between the Indian Ocean and the Malacca Strait (a global shipping route), making it the crucial western “veranda” of the archipelago for maritime security, surveillance, and the global economy. It also has unique characteristics and history that influence national and regional dynamics. Bordering the Strait of Malacca, one of the busiest shipping lanes in the world, which is vital for international logistics and trade. Aceh's position influences Indonesia's relations with countries in South Asia and Southeast Asia, as well as the dynamics in the Strait of Malacca. Keywords: Maritime Security, Malacca Strait, Refugee Presence, Immigration

Citation



    SERVICES DESK