Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapus piutang, diancam pidana penipuan paling lama (4) tahun,”. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana penipuan masih sering terjadi di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera serta perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya penipuan pada transaksi jual beli rumah di Kawasan Banda Aceh, modus operandi yang dilakukan serta menjelaskan upaya penanggulangan hukum oleh pengadilan negeri Banda Aceh dalam menanggulangi peristiwa tindak pidana penipuan jual beli rumah di kawasan pengadilan negeri Banda Aceh.

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan (field research) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer melakukan wawancara terhadap responden dan informan dan penelitian kepustakaan (library research). Yaitu cara pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menemukan faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli rumah meliputi faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Modus operandi yang dilakukan adalah menggunakan jual beli online, pernyataan kepemilikan sertifikat, penerimaan pembayaran secara bertahap, mengulur waktu, pengalihan hak atas property kepada pihak ketiga dan pengabaian tuntutan pengembalian. Upaya penanggulangannya yaitu upaya represif merupakan penangkapan terhadap pelaku untuk kemudian diproses secara hukum hingga akhirnya pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan.

Disarankan kepada pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pengawasan terhadap kasus penipuan, memberikan efek jera kepada pelaku dan, menindak secara tegas oknum penipuan agar tidak mengulangi perbuatanya tersebut.

Pursuant to Article 378 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesian Penal Code) concerning the criminal offense of fraud, which stipulates that: “Any person who, with the intent of unlawfully benefiting himself or another person, by using a false name, deceit, or a series of lies, induces another person to deliver goods, grant credit, or cancel a debt, shall be subject to a maximum imprisonment of four (4) years for fraud,” fraud offenses nevertheless continue to frequently occur in society. This indicates that the existence of such legal provisions has not been entirely effective in creating a deterrent effect nor in providing optimal legal protection for the public. The objective of this undergraduate thesis is to examine the factors contributing to the occurrence of fraud in residential property sale and purchase transactions in the Banda Aceh area, to analyze the modus operandi employed, and to explain the legal countermeasures undertaken by the Pengadilan Negeri Banda Aceh in addressing criminal acts of fraud related to residential property transactions within its jurisdiction. The data in this research were obtained through field research, namely data collection conducted by direct observation at the relevant institutions as research objects to obtain primary data, including interviews with respondents and informants, as well as library research, which was conducted by reviewing books, academic journals, papers, and statutory regulations. The findings of this study reveal that the factors contributing to residential property sale and purchase fraud include opportunity, economic conditions, education, and environmental influences. The modus operandi identified includes conducting online sale and purchase transactions, making false statements regarding certificate ownership, receiving installment payments, deliberately delaying performance, transferring property rights to third parties, and ignoring demands for restitution. The countermeasures consist of repressive efforts, namely the arrest of perpetrators followed by legal prosecution to ensure criminal accountability, and preventive efforts, which involve measures aimed at preventing the occurrence of undesirable events or conditions. It is recommended that the government provide broader employment opportunities, enhance supervision over fraud cases, ensure the imposition of effective deterrent sanctions upon perpetrators, and take firm action against individuals committing fraud to prevent recidivism.