Electronic Theses and Dissertation

Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari komitmen global terhadap prinsip education for all yang menekankan kesetaraan akses bagi seluruh siswa, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan, strategi pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang melibatkan BPMP Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie (Disdikbud Pidie), SMPN 4 Sigli, serta SDN 1 Lampoih Saka. Penelitian ini menggunakan perangkat NVivo 15 sebagai alat bantu analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPMP Aceh memiliki peran sebagai fasilitator dan penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah, sedangkan Disdikbud Pidie bertindak sebagai pelaksana kebijakan sekaligus koordinator dalam memberikan pelatihan, advokasi, dan dukungan administratif kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Strategi yang dilakukan meliputi pelatihan guru, pengadaan GPK, pendanaan, pemanfaatan data, serta kemitraan dan kolaborasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi lemahnya regulasi daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta minimnya fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi PDBK. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie masih bersifat situasional dan belum mengacu pada rencana strategis daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie membutuhkan perencanaan strategis terkait penguatan kebijakan daerah untuk menyusun panduan pelaksanaan pendidikan inklusif yang aplikatif, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan infrastruktur yang aksesibel agar implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen pendidikan inklusif, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji model tata kelola pendidikan inklusif dengan studi longitudinal untuk mengkaji dampak kebijakan dan strategi pendidikan inklusif secara lebih mendalam.
Kata Kunci: Fasilitas dan infrastruktur, Kebijakan Pendidikan Inklusif, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Inclusive education represents a global commitment to the principle of education for all, emphasizing equal access for all learners, including students with special educational needs (SEN). Although inclusive education has been regulated through various national policies, its implementation at the local level continues to face complex challenges. This study aims to analyze the planning, strategies, and challenges faced by key stakeholders in implementing inclusive education in Pidie Regency. This study employed a qualitative descriptive approach through observations, in depth interviews, and document analysis involving the Aceh Center for Education Quality Assurance (BPMP Aceh), the Pidie Regency Office of Education and Culture (Disdikbud Pidie), SMPN (State Junior High School) 4 Sigli, and SDN (State Elementary School) 1 Lampoih Saka. NVivo 15 software was utilized to support data analysis. The findings indicate that BPMP Aceh functions as a facilitator and liaison between national policies and local implementation. At the same time, Disdikbud Pidie serves as both a policy executor and a coordinator, providing training, advocacy, and administrative support for inclusive education schools. Strategies implemented involve teacher training, recruitment of special education teachers, funding allocation, data utilization, and partnership development. The main challenges identified include weak local regulations, limited qualified human resources, and inadequate facilities to support accessibility for students with special educational needs. However, the implementation of inclusive education in Pidie Regency remains situational and has not yet been guided by an integrated regional strategic plan aligned with national policies. Therefore, the Pidie Regency Government requires strengthened local policy frameworks, capacity building initiatives, and the provision of accessible infrastructure to ensure the effective and sustainable implementation of inclusive education. Theoretically, this study is expected to contribute to the body of knowledge on inclusive education management and to serve as a reference for future research, particularly longitudinal studies examining the long term impacts of inclusive education policies and strategies. Keywords: Facilities and infrastructure, inclusive education policy, students with special educational needs