Electronic Theses and Dissertation

Pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan, yang tidak hanya dipicu oleh ketidakpatuhan individu tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk (1) mengetahui pemahaman siswa terhadap aturan lalu lintas, (2)
mendeskripsikan perilaku berkendara mereka, serta (3) menganalisis peran guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk kesadaran
hukum siswa di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap
10 siswa kelas X dan XI di SMAN 1 dan SMAN 4 Aceh Tengah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) pemahaman siswa terhadap aturan lalu lintas secara
teoretis tergolong baik; (2) perilaku siswa di lapangan masih diwarnai pelanggaran
yang disebabkan oleh normalisasi sosial, di mana lingkungan cenderung
memaklumi pelanggaran di bawah umur sebagai kewajaran budaya; dan (3) guru
PPKn berperan krusial dalam melakukan perbaikan nilai tersebut melalui
pembinaan disiplin dan keteladanan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan
bahwa: (1) pemahaman kognitif siswa belum menjamin kepatuhan hukum karena
kuatnya pengaruh kebiasaan di lingkungan sosial; (2) pelanggaran lalu lintas
merupakan dampak dari budaya hukum masyarakat yang masih rendah; dan (3)
peran guru PPKn memerlukan dukungan sistemik dari lingkungan sekolah dan
keluarga. Sebagai saran: (1) perlu adanya sinergi antara sekolah dan orang tua untuk
mengubah norma sosial terkait tertib lalu lintas; (2) kepolisian perlu meningkatkan
pendekatan persuasif di lingkungan pendidikan; dan (3) bagi peneliti selanjutnya,
disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh lingkungan pergaulan
dan media massa terhadap persepsi hukum remaja.

Traffic violations among students show a concerning trend, driven not only by individual non-compliance but also by sociocultural factors within society. This study aims to determine high school students' understanding of traffic regulations, describe their driving behavior, and analyze the role of Civic Education (PPKn) teachers in shaping students' legal awareness in Central Aceh Regency. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with students at SMAN 1 and SMAN 4 Aceh Tengah. The results indicate that: (1) students' theoretical understanding of traffic regulations is generally good; (2) students' behavior in the field is still characterized by violations caused by social normalization, where the environment tends to tolerate underage violations as a cultural norm; and (3) Civic Education teachers play a crucial role in rectifying these values through disciplinary coaching and role modeling. Based on these findings, it is concluded that: (1) students' cognitive understanding does not guarantee legal compliance due to the strong influence of social habits; (2) traffic violations are a consequence of low public legal culture; and (3) the strategic role of Civic Education teachers requires systemic support from both school and family environments. As suggestions: (1) there is a need for synergy between schools and parents to change social norms regarding traffic order; (2) relevant authorities should increase persuasive approaches within the educational environment; and (3) future researchers are encouraged to further examine the influence of social circles and mass media on adolescents' legal perceptions