Electronic Theses and Dissertation

Ketentuan Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan permintaan dari korban yang diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau pengganti biaya. Meskipun ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur mengenai restitusi, pada praktiknya korban pemerkosaan khususnya di Kota Banda Aceh tidak mendapatkan hak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terdakwa terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban pemerkosaan, menganalisis alasan, hambatan, serta optimalisasi Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut restitusi bagi pelaku terhadap korban pemerkosaan.

Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menggunakan data Drkepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, literatur hukum, serta membaca putusan Mahkamah Syar’iyah terkait perkara pemerkosaan. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut restitusi bagi korban adalah dikarenakan kejelasan pengukuran terhadap mekanisme restitusi dinilai kurang jelas, pengetahuan korban yang dinilai awam terhadap mekanisme restitusi, kurangnya kerja sama antar lembaga, hingga kondisi ekonomi pelaku dan keluarga pelaku yang dikategorikan kurang mampu sehingga menyebabkan mekanisme dari restitusi tidak terpenuhi.

Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum agar lebih aktif dalam menuntut restitusi dan memberikan pengetahuan kepada korban terkait dengan adanya mekanisme restitusi, dan kepada Pemerintah Aceh agar dapat menyusun peraturan yang lebih konkrit terkait pengimplementasian restitusi serta alternatif pembayaran restitusi, khusunya dalam hal pelaku tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya

Article 1 point 20 of Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law provides that restitution is a sum of money that must be paid by the perpetrator of a jarimah, the perpetrator’s family, or a third party, based on a request from the victim represented by the Public Prosecutor, as compensation for suffering, loss of specific property, or reimbursement of expenses. Although this provision clearly regulates restitution, in practice victims of rape, particularly in the City of Banda Aceh, do not receive this right. The purpose of this research is to explain the criminal liability of defendants in fulfilling the right to restitution for rape victims, to analyze the reasons and obstacles, and to examine the optimization of the role of the Public Prosecutor in seeking restitution from perpetrators for the benefit of rape victims. The research data were obtained through empirical juridical research, namely research that utilizes library data and field research. The library research was conducted by examining Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, legal literature, and reviewing decisions of the Mahkamah Syar’iyah related to rape cases. Meanwhile, the field research was carried out through interviews with respondents. The research findings indicate that the reasons the Public Prosecutor does not seek restitution for victims include the lack of clarity in measuring and implementing the restitution mechanism, victims’ limited knowledge and understanding of the restitution mechanism, insufficient inter-agency cooperation, as well as the economic condition of the perpetrator and the perpetrator’s family, which is categorized as financially incapable, thereby resulting in the non-fulfillment of the restitution mechanism. It is recommended that law enforcement officials, particularly Public Prosecutors, be more proactive in seeking restitution and in providing information to victims regarding the existence of restitution mechanisms. It is also recommended that the Government of Aceh formulate more concrete regulations concerning the implementation of restitution and alternative methods of restitution payment, particularly in cases where the perpetrator lacks the financial capacity to fulfill such obligations.