Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh menetapkan skema kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) pada tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang kriteria dan tata cara pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup. Evaluasi terhadap kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mendorong kinerja ekologis yang nyata, memastikan alokasi anggaran yang diberikan kepada kabupaten/kota didasarkan pada pencapaian lingkungan yang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasi kebijakan dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) yang telah diterapkan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijkan oleh William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Aceh telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan melalui mekanisme insentif berbasis kinerja ekologis. Kebijakan ini mendorong kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan, khususnya dalam pengelolaan persampahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta perlindungan pesisir dan laut. Melalui delapan indikator dan dua puluh enam variabel penilaian, Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) terbukti efektif dalam mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kebijakan fiskal daerah dan memengaruhi orientasi pembangunan agar lebih berkelanjutan. Terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, yaitu terdapat kendala teknis pada aspek pelaporan dan verifikasi data ekologis, serta belum adanya skema afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kesimpulannya, kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Aceh merupakan instrumen fiskal inovatif yang efektif dalam mendukung kelestarian ekologis, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan penyempurnaan. Perbaikan yang diperlukan antara lain penyederhanaan mekanisme pelaporan, serta pemberian afirmasi bagi daerah yang masih lemah dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) berpotensi menjadi model kebijakan fiskal ekologis yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bagi pembangunan di Aceh.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Aceh

The Province of Aceh established the Ecology-Based Provincial Fiscal Transfer (TAPE) scheme in 2022 through Aceh Governor Regulation No. 56 of 2022 concerning the criteria and procedures for granting environmental management incentives. An evaluation of the TAPE policy is necessary to assess its effectiveness in promoting measurable ecological performance and ensuring that budget allocations to districts/municipalities are based on tangible environmental achievements. This study aims to identify and analyze the evaluation of the TAPE policy as well as the challenges and obstacles in its implementation in Aceh Province. The research applies William N. Dunn’s theory of policy evaluation and employs a qualitative research method. The findings show that the TAPE policy in Aceh has made a positive contribution to environmental conservation efforts through performance-based ecological incentives. The policy has encouraged districts/municipalities to pay greater attention to ecological aspects, particularly in waste management, forest and land fire prevention, the development of green open spaces, and coastal and marine protection. Using eight indicators and twenty-six assessment variables, TAPE has proven effective in integrating environmental issues into regional fiscal policies and influencing development orientation toward sustainability. Nevertheless, several challenges remain, including technical obstacles in reporting and verifying ecological data, as well as the absence of affirmative schemes for regions with limited fiscal capacity. In conclusion, the TAPE policy in Aceh represents an innovative fiscal instrument that effectively supports ecological sustainability, although improvements are still required. These improvements include simplifying reporting mechanisms and providing affirmative measures for weaker regions. Thus, TAPE has the potential to serve as a model of ecological fiscal policy that is fair, inclusive, and sustainable for development in Aceh. Keywords: Policy Evaluation, Ecology-Based Provincial Fiscal Transfer (TAPE), Aceh