Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


Sengketa empat pulau di Aceh Singkil antara Pemerintah Aceh dan Provinsi
Sumatera Utara sejak 2008 muncul akibat perbedaan penetapan batas administratif
wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk power yang dimiliki
Pemerintah Aceh serta strategi politik yang digunakan dalam mempertahankan
kepemilikan wilayah tersebut dengan menggunakan teori kekuasaan dan teori
konflik sebagai kerangka analisis. Teori kekuasaan digunakan untuk melihat
bagaimana otoritas formal, legitimasi, dan pengaruh sosial dimanfaatkan oleh
Pemerintah Aceh, sementara teori konflik menjelaskan sengketa wilayah sebagai
bentuk pertentangan kepentingan antar aktor pemerintahan dalam perebutan
sumber daya dan legitimasi wilayah. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa power Pemerintah Aceh meliputi: (1) power struktural melalui
kewenangan formal dan regulasi otonomi khusus,seperti UU No 11tahun 2006
tentang pemerintah Aceh (2) power politik melalui proses negosiasi dan diplomasi
antar pemerintah, (3) power sosial-kultural melalui dukungan identitas Aceh dan
partisipasi masyarakat, serta (4) power ekonomi melalui pembangunan wilayah
perbatasan sebagai bentuk penguatan klaim teritorial. Strategi politik yang
digunakan mencakup diplomasi antar daerah, penguatan dasar hukum dan
legitimasi administratif, pembangunan wilayah perbatasan, dan penguatan sosialkultural.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Aceh dalam
mempertahankan klaim kepemilikan wilayah tidak bergantung pada satu bentuk
kekuasaan semata, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kekuasaan
struktural, politik, sosial, ekonomi, serta dinamika konflik yang dikelola melalui
strategi politik dan dukungan masyarakat, termasuk ruang digital.


Kata Kunci: Power, Pemerintah Aceh, Teori Kekuasaan, Teori Konflik, Strategi
Politik, Sengketa Wilayah, Aceh Singkil

ABSTRACT The dispute over four islands in Aceh Singkil between the Government of Aceh and the Province of North Sumatra, which has persisted since 2008, emerged as a result of differing determinations of administrative territorial boundaries. This study aims to analyze the forms of power possessed by the Government of Aceh and the political strategies employed to maintain territorial ownership, using power theory and conflict theory as analytical frameworks. Power theory is applied to examine how formal authority, legitimacy, and social influence are utilized by the Government of Aceh, while conflict theory explains the territorial dispute as a manifestation of competing interests among governmental actors in the contestation over resources and territorial legitimacy.This research employs a descriptive qualitative approach through interviews and document analysis. The findings indicate that the power exercised by the Government of Aceh consists of: (1) structural power through formal authority and special autonomy regulations, such as Law No. 11 of 2006 on the Government of Aceh; (2) political power through negotiation and intergovernmental diplomacy; (3) socio-cultural power through the support of Acehnese identity and community participation; and (4) economic power through the development of border areas as a means of strengthening territorial claims. The political strategies employed include interregional diplomacy, reinforcement of legal foundations and administrative legitimacy, development of border regions, and the strengthening of socio-cultural aspects.This study emphasizes that the success of the Government of Aceh in maintaining its territorial ownership claim does not rely on a single form of power, but rather results from a combination of structural, political, socio-cultural, and economic power, as well as conflict dynamics managed through political strategies and public support, including engagement in the digital sphere. Keywords: Power, Government of Aceh, Power Theory, Conflict Theory, Political Strategy, Territorial Dispute, Aceh Singkil