Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan pada wilayah hukumnya. Meskipun secara administratif banda aceh dan aceh besar merupakan daerah otonom yang sudah terpisah, tetapi dalam hal penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar ini masih dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan Penulisan skripsi ini untuk menjelaskan tentang pengaturan Kewenangan mengadili Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta implementasi kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Metode dari penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data dari kasus ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap Responden dan juga informan dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca: Buku, jurnal, dan juga peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang membatasi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara pidana berdasarkan wilayah terjadinya tindak pidana belum terlaksana secara optimal. Ketidaksinkronan pengaturan batas yurisdiksi antara lembaga penegak hukum dan wilayah administrasi mengakibatkan hambatan prosedural berupa pengembalian berkas perkara, keterlambatan penanganan, serta pemborosan waktu dan biaya penegakan hukum serta Pelaksanaan kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani perkara tilang di Aceh Besar belum efektif karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan, tingginya jumlah pelanggaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem administrasi. Akibatnya, banyak pelanggar tidak menyelesaikan tilang sesuai prosedur dan penindakan lanjutan tidak berjalan maksimal, sehingga efektivitas sanksi dan kepastian hukum tidak tercapai.

Disarankan agar peningkatan implementasi kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani perkara tilang di Aceh Besar dilakukan melalui integrasi sistem digital antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta penambahan dan pemerataan sumber daya aparatur dan sarana persidangan guna menyesuaikan dengan tingginya jumlah perkara tilang.

Pursuant to Article 84 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/“KUHAP”), district courts have the authority to adjudicate all criminal cases committed within their territorial jurisdiction. Although administratively Banda Aceh City and Aceh Besar Regency constitute separate autonomous regions, in practice the handling of traffic violation cases occurring within the territory of Aceh Besar Regency is still conducted by the Banda Aceh District Court. The purpose of this undergraduate thesis is to explain the regulation of judicial authority over traffic violations from the perspective of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, as well as to analyze the implementation of the authority of the Banda Aceh District Court in handling traffic violation cases occurring within the jurisdiction of Aceh Besar Regency. This research employs an empirical juridical method. The data were obtained through field research and library research. Field research was conducted by means of interviews with respondents and informants, while library research was carried out by reviewing books, academic journals, and relevant laws and regulations. The results of the research indicate that the implementation of Article 84 paragraph (1) of the KUHAP, which limits the authority of district courts to adjudicate criminal cases based on the locus delicti, has not been optimally carried out. The lack of synchronization between the regulation of jurisdictional boundaries among law enforcement institutions and administrative territorial divisions has resulted in procedural obstacles, including the return of case files, delays in case handling, and inefficiencies in terms of time and costs of law enforcement. Furthermore, the exercise of authority by the Banda Aceh District Court in handling traffic ticket (tilang) cases in Aceh Besar has not been effective due to disparities between legal provisions and enforcement practices, the high volume of traffic violations, limited resources, and suboptimal administrative systems. As a result, many violators do not complete the ticketing process in accordance with procedural requirements, and follow-up enforcement measures are not implemented effectively, thereby undermining the effectiveness of sanctions and legal certainty. It is therefore recommended that the implementation of the authority of the Banda Aceh District Court in handling traffic ticket cases in Aceh Besar be enhanced through the integration of digital systems among the police, the public prosecutor’s office, and the courts, as well as through the increase and equitable distribution of institutional resources and courtroom facilities to accommodate the high number of traffic violation cases.