Electronic Theses and Dissertation

Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, Lampiran BAB II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 mengatur fasilitas keselamatan pasien yang harus tersedia, termasuk sistem panggil perawat (nurse call system/NCS). Dengan demikian, penyediaan NCS merupakan bagian dari kewajiban hukum rumah sakit. Namun, dalam praktiknya masih terdapat rumah sakit yang belum menyediakan NCS secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi pemenuhan hak pasien atas keamanan dan keselamatan.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan penyediaan fasilitas NCS pada rumah sakit tipe-D di Kota Banda Aceh yaitu Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (RSP USK) dan Rumah Sakit Umum Meutia (RSU Meutia), mengkaji perlindungan hukum bagi pasien atas fasilitas NCS, serta mengidentifikasi faktor penghambat penyediaan fasilitas tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan serta melalui observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelaahan bahan pustaka.
Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan penyediaan NCS pada rumah sakit tipe-D di Kota Banda Aceh belum optimal. RSP USK telah memiliki NCS sejak tahun 2024 namun belum terpasang di titik penting seperti kamar mandi dan beberapa unit tidak berfungsi, sedangkan RSU Meutia bahkan belum menyediakan NCS di setiap ruang rawat inap. Perlindungan hukum terhadap pasien secara normatif telah diatur, namun pelaksanaannya belum efektif karena kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan. Lemahnya perlindungan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal meliputi keterbatasan anggaran dan skala prioritas pengadaan, lemahnya perencanaan strategis, kurangnya pemahaman prinsip keselamatan pasien, keterbatasan tenaga pemeliharaan, serta kurangnya edukasi yang diberikan kepada pasien. Faktor eksternal seperti tidak adanya pengawasan dan dukungan dana dari pemerintah daerah. Selain itu, faktor teknis disebabkan oleh kurangnya kesiapan rumah sakit dalam digitalisasi.
Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk memasang NCS sesuai standar keselamatan pasien, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi, serta tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman keselamatan pasien sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap pasien.

Article 189 paragraph (1) letter b of Law Number 17 of 2023 concerning Health obligates hospitals to provide safe health services. In the implementation of safe health services, Appendix Chapter II of the Regulation of the Minister of Health Number 40 of 2022 stipulates patient safety facilities that must be available, including the nurse call system (NCS). Therefore, the provision of an NCS constitutes part of the hospital’s legal obligations. However, in practice, there are still hospitals that have not optimally provided NCS facilities, which may reduce the fulfillment of patients’ rights to safety and security. This study aims to explain the implementation of NCS facilities at Type D hospitals in Banda Aceh City, namely the Universitas Syiah Kuala Teaching Hospital (RSP USK) and Meutia General Hospital (RSU Meutia), to examine legal protection for patients concerning NCS facilities, and to identify factors inhibiting the provision of such facilities. This research employs a juridical-empirical method. Primary data were obtained through interviews with respondents and informants as well as through observation, while secondary data were collected through the review of relevant literature. The results of the study indicate that the implementation of NCS facilities at Type D hospitals in Banda Aceh City has not been optimal. RSP USK has had an NCS since 2024; however, it has not been installed at critical points such as bathrooms, and several units are not functioning properly. Meanwhile, RSU Meutia has not provided NCS facilities in every inpatient room. Normatively, legal protection for patients has been regulated; however, its implementation has not been effective due to a gap between regulation and practice. This weak protection is influenced by several factors. Internal factors include budgetary constraints and procurement priority scales, weak strategic planning, limited understanding of patient safety principles, a shortage of maintenance personnel, and insufficient patient education. External factors include the lack of supervision and financial support from local government authorities. In addition, technical factors arise from hospitals’ limited readiness for digitalization. It is recommended that hospitals install NCS facilities in accordance with patient safety standards, that local governments enhance supervision and the enforcement of sanctions, and that health workers improve their understanding of patient safety as an integral part of legal protection for patients.