Electronic Theses and Dissertation

Penggunaan bahan peledak merupakan bentuk kejahatan perikanan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, yang merupakan habitat vital perikanan. Meskipun sudah ada aturan mengenai larangan penggunaan bahan peledak, tetapi penggunaan bahan peledak ini masih terjadi di perairan Pulau Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan DKP Aceh dalam mengatasi pemakaian alat tangkap dengan bahan peledak di Aceh, faktor faktor yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap dengan bahan peledak di Aceh, dan upaya DKP Aceh dalam mengatasi pemakaian alat tangkap dengan bahan peledak di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DKP Aceh tidak dapat berjalan sendiri dan bekerja sama dengan PSDKP Lampulo, Ditpolairud, dan partisipasi aktif dari Pokmaswas. Meskipun DKP Aceh berperan dalam kebijakan lokal dan edukasi preventif, penindakan represif di laut didominasi oleh PSDKP karena keterbatasan sarana patroli milik DKP daerah. Faktor-faktor penyebab berlanjutnya praktik pengeboman ikan di Pulau Aceh adalah faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya pengawasan termasuk jumlah kapal, sumber daya manusia, dan celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh para pelaku. Upaya dalam mengatasi destructive fishing ini DKP Aceh melakukan beberapa upaya yaitu memfokuskan pada penguatan regulasi lokal, peningkatan kemampuan pengawasan di laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada DKP Aceh untuk memprioritaskan peningkatan alokasi APBA untuk modernisasi armada patroli dan pengadaan alat deteksi canggih guna memperluas jangkauan pengawasan maritim, terutama di perairan Pulau Aceh. DKP Aceh disarankan untuk merevisi dan memperluas program bantuan alat tangkap ramah lingkungan dengan skema yang lebih mudah diakses dan berkelanjutan. DKP Aceh perlu meningkatkan kualitas administrasi penyidikan dengan memastikan PPNS perikanan secara ketat mengikuti prosedur hukum acara, khususnya dalam pengamanan dan dokumentasi barang bukti seperti bahan peledak dan limbahnya, guna memperkuat pembuktian di pengadilan dan meminimalkan lepasnya pelaku pada proses pengawasan.

The use of explosives constitutes a form of fisheries crime prohibited under Law Number 45 of 2009 on Fisheries, as it causes severe damage to coral reef ecosystems, which serve as vital habitats for fisheries resources. Despite the existence of regulations prohibiting the use of explosives, such practices continue to occur in the waters of Aceh Island. This research aims to examine the supervisory role of the Aceh Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP Aceh) in addressing the use of explosive fishing gear in Aceh, to identify the factors that lead fishermen to employ explosive fishing methods, and to analyze the measures undertaken by DKP Aceh to combat the use of such destructive fishing practices. This study employs an empirical juridical method. Field research was conducted through interviews with respondents and informants, while library research involved the examination of books, legal theories, and relevant legislation. The findings indicate that supervision by DKP Aceh cannot be carried out independently and requires cooperation with the Lampulo Fisheries Resources Surveillance Agency (PSDKP), the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud), as well as the active participation of Community-Based Fisheries Surveillance Groups (Pokmaswas). Although DKP Aceh plays a role in local policymaking and preventive education, repressive enforcement actions at sea are predominantly carried out by PSDKP due to the limited availability of patrol facilities owned by regional DKP authorities. The factors contributing to the persistence of fish bombing practices on Aceh Island include economic pressures, limitations in supervisory resources such as the number of patrol vessels and human resources and existing legal loopholes that continue to be exploited by offenders. In addressing destructive fishing practices, DKP Aceh has undertaken several measures, including strengthening local regulations, enhancing maritime surveillance capabilities, and empowering coastal communities. Based on these findings, it is recommended that DKP Aceh prioritize increasing allocations from the Aceh Regional Revenue and Expenditure Budget (APBA) for the modernization of patrol fleets and the procurement of advanced detection equipment to expand the reach of maritime surveillance, particularly in the waters surrounding Aceh Island. DKP Aceh is also advised to revise and expand programs providing environmentally friendly fishing gear through schemes that are more accessible and sustainable. Furthermore, DKP Aceh needs to improve the quality of investigative administration by ensuring that Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS) strictly adhere to criminal procedural law, particularly in the securing and documentation of evidence such as explosives and their residue, in order to strengthen evidentiary proof in court proceedings and minimize the risk of offenders evading accountability during the enforcement process.