Electronic Theses and Dissertation

xi

ABSTRAK

Pemerintah Kota Banda Aceh pada periode 2017–2022 tercatat meninggalkan utang
pemerintah. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Aceh tahun 2021,
Pemerintah Kota Banda Aceh masih menyisakan utang sebesar Rp23 miliar dari
total Rp158 miliar. Kondisi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai
pertanyaan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah membahas perihal
apa saja faktor penyebab terjadinya peningalan utang serta bagaining politik yang
terjadi antara eksekutif-legislatif-pihak ketiga yang mempengaruhi terjadinya
peninggalan utang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab
terjadinya peninggalan utang pada Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode
2017–2022 serta mengidentifikasi bagaimana proses bargaining politik yang
berlaku antara eksekutif-legislatif-pihak ketiga. Adapun teori yang digunakan pada
penelitian adalah Teori Kepemimpinan dan Teori Bargaining Politik. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui
studi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab
utama peninggalan utang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBK) yang tidak realistis, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
akibat pandemi COVID-19, kebijakan recofusing anggaran dari pemerintah pusat,
perencanaan anggaran yang kurang akurat, keterlambatan pencairan dana, serta
kendala administrasi. Bargaining politik yang terjadi antara antara eksekutiflegislatif-pihak
ketiga
(rekanan)
terbukti
mempengaruhi
kebijakan
atas
penyebab

peninggalan

utang, di mana eksekutif berupaya mengejar pembangunan melalui
strateginya dengan membuat perencaan anggaran yang tinggi dan tidak realistis
demi mengejar citra pembangunan (spoils) sekalipun pemerintah tahu bahwa
pendapatan daerah tidak mampu mengimabangi rencana belanja yang tinggi
tersebut. Imbasnya, pihak rekanan mulai mengalami krisi kepercayaan untuk
menjalankan proyek apabila tidak diiringi dengan rencana pembayaran yang final
(tidak dalam bentuk utang).
Kata Kunci: Utang Pemerintah Kota, Tata Kelola Anggaran, Bargaining Politik

ABSTRACT The Banda Aceh City Government recorded outstanding governmental debt during the 2017–2022 period. According to the audit results by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) Aceh Representative in 2021, the Banda Aceh City Government still had an outstanding debt of Rp23 billion out of a total of Rp158 billion. This condition has garnered public attention and raised various questions. The research problem of this study focuses on identifying the factors causing the debt accumulation and analyzing the political bargaining that occurred among the executive, legislative bodies, and third parties, which contributed to this outcome. This research aims to analyze the causes of the outstanding debt in the Banda Aceh City Government during the 2017–2022 period and to identify the process of political bargaining taking place among the executive, legislative bodies, and third parties. The theoretical frameworks applied in this research are the Leadership Theory and the Political Bargaining Theory. This study utilizes a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews and documentation studies. The findings indicate that the main causes of the outstanding debt include the unrealistic formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBK), a decrease in Local Revenue (/PAD) due to the COVID-19 pandemic, the central government's budget refocusing policy, inaccurate budget planning, delayed fund disbursement, and administrative constraints. The political bargaining among the executive, legislative, and third parties (contractors) was proven to influence the policy leading to the debt accumulation. Specifically, the executive pursued development targets by employing a high and unrealistic budget plan (a strategy to achieve the spoils/public image of development) despite knowing that regional revenues could not match the high expenditure plan. Consequently, contractors began to experience a crisis of confidence in undertaking projects unless accompanied by a final payment plan (not in the form of debt). Keywords: Local Government Debt, Budget Governance, Political Bargaining