Electronic Theses and Dissertation

Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Papua sebagai daerah otonomi khusus mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai dasar hukum bagi penerapan otonomi khusus di daerahnya. Terdapat beberapa perubahan norma dari undang-undang sebelumnya, salah satunya adalah pergantian sistem transfer dana otonomi khusus yang mulanya dilakukan sepenuhnya dalam bentuk Block Grant menjadi kombinasi antara Block Grant dan Spesific Grant tepatnya pada pada Pasal 34 Ayat (3) Huruf e. Namun perubahan tersebut menimbulkan keterbatasan dan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua.

Tujuan dari penulisan adalah untuk menjelaskan mekanisme sistem baru dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang bergeser dari desentralistik ke sentralistik serta menjelaskan bagaimana kebijakan baru dalam perpanjangan dana otonomi khusus Papua yang bersifat Spesific Grant kaitannya dengan kemandirian Papua sebagai daerah otonom.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan penelitian kepustakaan. Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem penyaluran dana otonomi khusus Papua dari yang sepenuhnya dalam bentuk block grant menjadi kombinasi antara block grant dan spesifik grant teridentifikasi bergeser dari desentralistik kepada sentralistik. Penggunaan dana otonomi khusus menjadi bergantung pada penilaian pusat dalam hal kelayakan suatu program sebagai syarat utama untuk dapat melakukan transfer dana otonomi khusus tersebut. Hal ini mengurangi kemandirian daerah Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus yang seharusnya memiliki kontrol penuh terhadap kepentingan daerahnya sendiri.

Sebagai saran, penelitian ini mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua oleh DPR bersama Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus dan mempertimbangkan untuk mengembalikan kewenangan membiayai pada pemerintah daerah agar Papua tetap menjadi daerah yang mandiri.

Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the State recognizes and respects regional government units with special or distinctive status. As a region granted special autonomy, Papua enacted Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua as the legal basis for the implementation of special autonomy. This amendment introduced several normative changes, one of which is the transformation of the special autonomy fund transfer mechanism from a fully block grant system into a combination of block grants and specific grants, as regulated under Article 34 paragraph (3) letter e. However, this change has generated limitations and increased regional dependence on the central government in managing Papua’s special autonomy funds. This study aims to explain the new mechanism for managing Papua’s special autonomy funds, which has shifted from a decentralized to a more centralized model, and to analyze how the extension of special autonomy funds through a specific grant scheme affects Papua’s regional autonomy and self-reliance. The research employs a normative juridical method, with data collected through library research. Three approaches are applied, namely the statutory approach, historical approach, and comparative approach. The findings indicate that the transformation of the special autonomy fund distribution system from a fully block grant model to a mixed block grant and specific grant scheme reflects a shift from decentralization toward centralization. The utilization of special autonomy funds has become contingent upon central government assessments of program eligibility as a primary prerequisite for fund disbursement. This condition diminishes the autonomy and fiscal independence of Papua as a special autonomous region that should possess full control over its own regional interests. As a recommendation, this study proposes a revision of the Special Autonomy Law for Papua by the House of Representatives and the central government, particularly concerning the management of special autonomy funds, by reconsidering the restoration of greater financing authority to the regional government in order to preserve Papua’s status as a self-reliant autonomous region.