Electronic Theses and Dissertation

Isu pelanggaran HAM atas diskriminasi berdasarkan gender yang melibatkan atlet perempuan dengan Perbedaan Perkembangan Seksual (DSD) menjadi topik kontroversial dalam hukum olahraga internasional. Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), memiliki yurisdiksi yang bersifat kontraktual sebagaimana diatur oleh aturan prosedural pasal R27 Kode CAS. Namun, perjanjian arbitrase ini mengakibatkan CAS juga harus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus Dutee Chand dan Caster Semenya. Masalah kuncinya adalah legitimasi yurisdiksi CAS sebagai lembaga swasta untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan proporsionalitas pembatasan hak individu tersebut.
Penelitian ini mengkaji dasar hukum yurisdiksi CAS dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang melibatkan atlet perempuan dengan DSD dan untuk mengidentifikasi pembenaran pembatasan hak asasi manusia atlet perempuan di bawah doktrin proporsionalitas.
Penelitian ini menggunakan metodologi doktrinal, memanfaatkan pendekatan hukum dan hukum kasus, didukung oleh penelitian perpustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengevaluasi hukum yang relevan untuk membangun kesimpulan preskriptif.
Temuan ini menunjukkan bahwa CAS memiliki yurisdiksi hukum yang sah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan atlet wanita dengan DSD, karena berfungsi sebagai badan arbitrase internasional yang diakui oleh Badan Pengatur Olahraga (SGB), Pengadilan Federal Swiss (SFT), dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Namun, terlepas dari pengakuan ini, penerapan yurisdiksi CAS berdasarkan pasal R27 Kode CAS tetap tidak memadai untuk memastikan perlindungan penuh hak asasi manusia. Penerapan doktrin proporsionalitas dalam kasus-kasus seperti Caster Semenya dan Dutee Chand menunjukkan inkonsistensi, terutama dalam menilai kebutuhan dan tahap proporsionalitas yang ketat. Ini menunjukkan bahwa keputusan CAS belum mencapai keseimbangan yang tepat antara keadilan kompetitif dan perlindungan hak asasi manusia.
Rekomendasinya adalah CAS untuk mereformasi dengan membuat divisi baru "Divisi Hak Asasi Manusia CAS" untuk mengadili kasus diskriminasi dan hak asasi manusia dan merevisi pasal R27 Kode Hukum CAS dengan menambahkan klausul eksplisit bahwa CAS berwenang untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang timbul dalam konteks olahraga. CAS juga harus menambahkan persyaratan kompetensi hak asasi manusia internasional dalam proses seleksi arbiter, serta pelatihan wajib tentang hak asasi manusia substantif.

The issue of human rights violations of discrimination based on the gender involving female athletes with Differences of Sexual Development (DSD) has become controversial topics in international sports law. The Court of Arbitration for Sport (CAS), has jurisdiction of a contractual nature as regulated by procedural rules article R27 of the CAS Code. However, this arbitration agreement resulted in CAS also have to handle cases of human rights violations, particularly in the case of Dutee Chand and Caster Semenya. The key issue is the legitimacy of CAS jurisdiction as a private institution to resolve cases related to human rights violations and the proportionality of such limitations on individual rights. This research examines the legal bases of CAS jurisdiction in resolving human rights violation involving female athletes with DSD and to identify the justification of limitation on the human rights of female athletes under the doctrine proportionality. This research employs a doctrinal methodology, utilizing both statutory and case law approaches, supported by library research and analyzed qualitatively by interpreting and evaluating relevant law to construct prescriptive conclusions. The findings show that the CAS possesses a legitimate legal jurisdiction to adjudicate human rights violations involving female athletes with DSD, as it functions as an international arbitral body recognized by Sports Governing Bodies (SGBs), the Swiss Federal Tribunal (SFT), and the European Court of Human Rights (ECtHR). However, despite this recognition, the implementation of CAS jurisdiction under article R27 of the CAS Code remains insufficient to ensure full protection of human rights. The application of the doctrine of proportionality in cases such as Caster Semenya and Dutee Chand demonstrates inconsistency, particularly in assessing the necessity and strict proportionality stages. This indicates that CAS decisions have yet to achieve a proper balance between competitive fairness and the safeguarding of human rights. The recommendation is CAS to reform by creating a new division “CAS Human Rights Division” to adjudicate discrimination and human rights cases and revise article R27 of the CAS Code by adding an explicit clause that the CAS is authorized to deal with human rights violations arising in the context of sport. The CAS should also add international human rights competency requirements in the arbitrator selection process, as well as mandatory training on the human rights substantive.