Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, pasca Pemilu 2024 keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya masih belum mencapai kuota keterwakilan yang ideal, yakni hanya 2 orang dari total
20 kursi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap representasi politik perempuan serta mengidentifikasi faktor yang menghambat ketercapaian kuota. Penelitian ini menggunakan teori representasi oleh Pitkin (1967) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota keterwakilan perempuan berdampak pada peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Jaya, dari satu orang pada periode 2019–2024 menjadi dua orang pada periode 2024-2029. Meskipun demikian, capaian tersebut masih jauh dari ketentuan kuota minimal 30 persen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa representasi perempuan di DPRK Aceh Jaya masih berada pada tataran formalitas, di mana keberadaan perempuan di parlemen lebih berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan prosedural dibandingkan sebagai upaya substantif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain faktor struktural partai politik, faktor kultural masyarakat, persepsi dan dukungan pemilih, serta faktor personal perempuan itu sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan ruang dan kapasitas perempuan anggota legislatif dalam menjalankan peran representasi secara optimal, baik secara deskriptif maupun substantif. Oleh karena itu, diharapkan adanya upaya konkret dari partai politik, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas, pendidikan politik, dan dukungan bagi perempuan agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu berperan aktif dan substantif dalam pengambilan keputusan di parlemen.



Kata Kunci: Representasi Perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kuota minimal 30% , DPRK Aceh Jaya.

ABSTRACT Law Number 7 of 2017 regulates a minimum quota of 30 percent women’s representation in parliament. However, following the 2024 General Election, women’s representation in the Regional House of Representatives of Aceh Jaya Regency (DPRK Aceh Jaya) has not yet reached the ideal quota, with only two women occupying seats out of a total of twenty available. This study aims to analyze the impact of the quota policy on women’s political representation and to identify the factors that hinder the achievement of the quota. The study employs Pitkin’s theory of representation (1967) and uses a qualitative research method through observation and interviews with relevant informants. The findings indicate that the women’s representation quota policy has contributed to an increase in the number of female legislators in DPRK Aceh Jaya, from one woman in the 2019–2024 period to two women in the 2024–2029 period. Nevertheless, this achievement remains far below the minimum quota of 30 percent. The study also reveals that women’s representation in DPRK Aceh Jaya remains at the level of formality, where the presence of women in parliament primarily serves to fulfill procedural requirements rather than to substantively advocate for women’s interests. This condition is influenced by various obstacles, including the structural factors within political parties, cultural factors in society, voter perceptions and support, and personal factors affecting women themselves. These challenges limit the space and capacity of female legislators to perform their representative roles optimally, both descriptively and substantively. Therefore, concrete efforts from political parties, local governments, and civil society organizations are needed to enhance women’s capacity, political education, and support, so that women are not only present administratively but are also able to actively and substantively participate in parliamentary decision-making. Keywords: Women’s Representation, Law Number 7 of 2017, 30% Quota, DPRK Aceh Jaya.