Electronic Theses and Dissertation

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Ujung Bawang sebagai lokasi studi kasus. Teori evaluasi kebijakan publik William Dunn yang menekankan enam kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui BPBD telah melaksanakan berbagai upaya, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, program reboisasi, hingga pemberian bantuan darurat. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil. Dari aspek efektivitas, kebijakan sudah berjalan namun belum mampu menekan kerugian ekonomi secara signifikan. Dari aspek kecukupan dan perataan, program penanganan banjir belum menjangkau seluruh wilayah terdampak. Kesimpulannya, kebijakan penanggulangan banjir di Aceh Singkil belum sepenuhnya optimal. Perbaikan diperlukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana banjir di masa mendatang.
Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, Penanggulangan banjir, Aceh Singkil, William Dunn, Kebijakan publik

Aceh Singkil Regency is among the most flood-prone areas in Aceh, largely due to high rainfall intensity, river sedimentation, and uncontrolled land-use changes. This condition necessitates the local government to formulate effective flood management policies. This study aims to evaluate the policies implemented by the Aceh Singkil Regency Government in addressing floods and to identify the challenges encountered in the field. The research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation in Ujung Bawang Village as a case study. William Dunn’s public policy evaluation framework emphasizing effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy served as the analytical basis. The findings reveal that the local government, through the Regional Disaster Management Agency (BPBD), has undertaken several measures, including flood control infrastructure development, reforestation programs, and emergency aid distribution. Nevertheless, policy implementation faces significant challenges such as limited budget allocation, weak inter-agency coordination, low community participation, and inadequate infrastructure, particularly in remote areas. In terms of effectiveness, policies have been implemented but have not significantly reduced economic losses. Regarding adequacy and equity, flood management programs have yet to cover all affected regions. In conclusion, flood mitigation policies in Aceh Singkil remain suboptimal. Improvements require stronger intersectoral coordination, enhanced community capacity, and more targeted budget management. This study is expected to provide a foundation for formulating more adaptive and sustainable public policies to address flood disasters in the future. Keywords: Policy evaluation, Flood management, Aceh Singkil, William Dunn, Public policy