Electronic Theses and Dissertation

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Ukubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus yang serupa yang terjadi di Wilayah Hukum Makamah Syar’iyah Pidie Jaya.

Tujuan penulisan skripsi inI untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual; untuk menjelaskan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responder dan informan serta data sekunder berupa literature keputustakaan, mencakup nuku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi.

Penelitian ini menunjukakn bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual meliputi kebutuhan seksual, adanya kesempatan, serta dekatnya hubungan antara pelaku dengan korban. Hambatan-hambatan yang di tangani dalam penanganan kasus pelecehan anak sulitnya menghadirkan anak, kurangnya nilai agama dan nilai kesusilaan, dan rendahnya pelaporan dari korban kepada pihak berwajib. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu dengan mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia dalam hal memberikan edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikologi.


Disarankan kepada aparat penegak hukum melakukan sosialisasi diseluruh Kabupaten pidie jaya, baik itu di gampong maupun di sekolah, bertujuan untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Disarankan untuk orang tua serta lembaga pendidikan, pentingnya memberikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak agar mereka mengetahui organ mana yang tidak boleh disentuh atau diperlihatkan kepada orang lain.

Article 47 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law stipulates that “any person who intentionally commits the jarimah (criminal act) of sexual harassment as referred to in Article 46 against a child shall be subject to ‘Uqubat Ta’zir in the form of caning of not more than 90 (ninety) lashes, or a fine of not more than 900 (nine hundred) grams of pure gold, or imprisonment of not more than 90 (ninety) months.” However, in practice, although the Qanun provides strict sanctions, similar cases continue to occur within the jurisdiction of the Mahkamah Syar’iyah (Sharia Court) of Pidie Jaya. The purpose of this thesis is to explain legal protection for child victims of sexual harassment crimes; to identify obstacles in providing legal protection to children as victims of sexual harassment crimes; and to describe efforts undertaken to protect children who become victims of such crimes. The research method employed in this study is the empirical juridical method. Data collection was conducted through primary data obtained from interviews with several respondents and informants, and secondary data derived from literature sources, including books, legislation, journals, and previous theses. The study shows that legal protection for child victims of sexual harassment includes consideration of sexual needs, the existence of opportunity, and the closeness of the relationship between the perpetrator and the victim. The obstacles faced in handling cases of child sexual harassment include difficulties in presenting the child victim, the lack of religious and moral values, and the low level of reporting by victims to the authorities. Efforts made to provide legal protection for child victims of sexual harassment include optimizing available personnel to provide education, social rehabilitation, and psychological assistance. It is recommended that law enforcement officials conduct socialization programs throughout Pidie Jaya District, both in villages (gampong) and schools, with the aim of preventing sexual harassment crimes against children. It is also recommended that parents and educational institutions provide early sexual education to children so that they understand which body parts should not be touched or shown to others.