Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Cut Netta Pajriati
2025
PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,74), pp.,tabl.,bibl., app.

( Prof. Dr. Efendi, SH, M.Si )
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam Pasal 5 ayat (2) terkhusus huruf i yang menyatakan UPTD KPH Wilayah I sampai dengan VI melaksanakan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, serta sosialisasinya. Tetapi pada praktiknya kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi bahkan beberapa kali dalam setahun terutama di Kabupaten Aceh Barat.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan penyebab UPTD KPH Wilayah IV belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, untuk memperoleh data pada penelitian ini melalui penelitian lapangan pada responden dan informan, juga penelitian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran UPTD KPH Wilayah IV belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya sumber daya manusia, cakupan wilayah kerja yang terlalu luas, serta belum adanya sistem pelaporan darurat menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum terstruktur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan juga memperburuk situasi. Meski demikian, UPTD KPH telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan brigade karhutla, serta kerja sama dengan instansi lain dan mitra pembangunan seperti GIZ melalui program Desa Peduli Gambut. Ke depan UPTD KPH merencanakan penguatan sistem pemantauan dini berbasis wilayah rawan, serta pengembangan pos pantau dan kanal pelaporan darurat untuk mempercepat respon terhadap kejadian karhutla.
Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan anggaran dan kapasitas personel, pembentukan sistem koordinasi lintas lembaga yang permanen, serta evaluasi pembagian wilayah kerja agar fungsi UPTD KPH dapat dijalankan secara efektif, sesuai dengan amanat kebijakan yang berlaku.

Tidak Tersedia Deskripsi