Electronic Theses and Dissertation

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menegaskan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tidak termasuk sengketa konsumen, sehingga BPSK tidak berwenang memutus atau mengeksekusi objek fidusia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pengadilan merupakan jalur legal utama dalam penyelesaian sengketa fidusia. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, hakim menolak keberatan kreditur terhadap putusan BPSK dan menyatakan BPSK tetap berwenang memutus perkara tersebut, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk dan juga untuk menganalis putusan tersebut terkait dengan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan penelitian terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menolak keberatan kreditur terhadap Putusan BPSK tidak konsisten dengan putusan lembaga peradilan yang lebih tinggi. Hakim menilai BPSK berwenang memeriksa dan memutus sengketa dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018, sengketa tersebut tidak termasuk sengketa konsumen sehingga menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan eksekusi objek fidusia hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam putusan ini, asas kepastian hukum dan keadilan belum diterapkan secara maksimal, terlihat dari keputusan hakim yang bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1/Yur/Perkons/2018 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan sengketa fidusia merupakan kewenangan absolut peradilan umum.

Disarankan kepada hakim untuk lebih memperhatikan fakta-fakta persidangan dan melakukan peninjauan terhadap aturan hukum yang digunakan dan disarankan untuk menghasilkan putusan yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 affirms that the execution of fiduciary guarantees shall not be conducted unilaterally by the creditor, whereas Supreme Court Decision Number 1/Yur/Perkons/2018 clarifies that disputes arising from consumer financing agreements secured by fiduciary guarantees do not constitute consumer disputes; hence, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) lacks jurisdiction to adjudicate or execute fiduciary objects. Furthermore, Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 confirms that the court constitutes the principal legal forum for the resolution of fiduciary disputes. In the Mojokerto District Court ruling, the judge rejected the creditor's objection against the BPSK decision and declared that BPSK retains jurisdiction to adjudicate the case, which contradicts the Supreme Court Decision Number 1/Yur/Perkons/2018 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. This study aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges in adjudicating the Mojokerto District Court Decision Number 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk, as well as to assess the decision in relation to the principles of legal certainty and fairness for the parties involved. The research method employed is normative juridical with a case approach, conducted through a literature review of statutory regulations, judicial decisions, and related literature and studies. The research findings indicate that the legal considerations of the Mojokerto District Court judge in rejecting the creditor’s objection against the BPSK Decision are inconsistent with the decisions of higher judicial bodies. The judge held that BPSK has jurisdiction to examine and decide disputes arising from consumer financing agreements secured by fiduciary guarantees. According to Supreme Court Decision Number 1/Yur/Perkons/2018, such disputes do not fall within consumer dispute jurisdiction and thus fall under the exclusive jurisdiction of the district courts. Moreover, Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 reaffirm that execution of fiduciary objects may only be conducted through the courts. In this ruling, the principles of legal certainty and justice have not been fully applied, as evidenced by the judge’s decision conflicting with Supreme Court Decision Number 1/Yur/Perkons/2018 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, which underscore that fiduciary disputes are within the exclusive jurisdiction of general courts. It is recommended that judges give greater consideration to the facts presented in court, conduct thorough reviews of applicable legal provisions, and endeavor to render decisions that uphold the values of legal certainty and justice.