Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum berjalan optimal pada sektor kelistrikan, khususnya ketika terjadi kerusakan alat elektronik akibat arus listrik yang tidak stabil. Kasus di Kota Banda Aceh pada Juni 2024 menunjukkan bahwa klaim ganti rugi hanya dapat diproses melalui pengadilan, sehingga efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen harus dipertanyakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi konsumen dalam menuntut ganti rugi.

Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris ditempuh melalui wawancara dengan pihak PLN dan konsumen yang mengalami kerugian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan perlindungan konsumen yang diberikan masih bersifat formal, terbatas pada kompensasi administratif berupa pengurangan tagihan atau penambahan token listrik, tanpa mencakup kerugian materiil konsumen. Kendala utama yang dihadapi konsumen meliputi tidak adanya mekanisme klaim gsnti kerugian, rendahnya sosialisasi hak-hak konsumen, sulitnya pembuktian, serta prosedur litigasi yang tidak sebanding dengan besarnya kerugian.

Disarankan agar PT PLN (Persero) bersama pemerintah menyediakan mekanisme klaim ganti rugi administratif yang sederhana dan efektif, serta memperkuat sosialisasi mengenai hak-hak konsumen. Hal ini penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan bagi masyarakat pengguna listrik.

Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection affirms that business actors are responsible for providing compensation for damages, pollution, and/or consumer losses resulting from the consumption of goods and/or services produced or traded. However, in practice, this obligation has not been optimally implemented in the electricity sector, particularly in cases where electronic appliances are damaged due to unstable electrical currents. A case that occurred in Banda Aceh City in June 2024 illustrates that compensation claims can only be pursued through judicial proceedings, thereby raising concerns about the effectiveness of legal protection for consumers. This study aims to analyze the form of legal protection provided by PT PLN (Persero) to consumers who suffer losses and to identify the obstacles faced by consumers in claiming compensation. The writing method employed in this thesis is juridical-empirical, utilizing both normative and empirical approaches. The normative approach is conducted through a review of laws and regulations, while the empirical approach is carried out through interviews with PLN representatives and consumers who have suffered losses. The findings of this research indicate that consumer protection fulfillment remains formalistic in nature, limited to administrative compensation in the form of bill reductions or additional electricity tokens, without covering the material losses suffered by consumers. The main obstacles faced by consumers include the absence of a compensation claim mechanism, lack of public awareness regarding consumer rights, difficulty in providing evidence, and litigation procedures that are disproportionate to the extent of the losses incurred. It is recommended that PT PLN (Persero), in cooperation with the government, establish a simple and effective administrative compensation claim mechanism and strengthen the dissemination of information regarding consumer rights. These measures are essential to realize substantive and equitable legal protection for electricity consumers.