Electronic Theses and Dissertation

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
PEMBIAYAAN SINDIKASI di PT. BPRS HARTA INSAN
KARIMAH PARAHYANGAN
Ghadamfar Muflih Idroes

Yanis Rinaldi
*

Ika Susilwati
**
***

ABSTRAK
Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh
beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. Pembiayaan ini melibatkan
banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat
umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta
perlindungan hukum bagi para pihak. Belum terdapatnya pengaturan secara spesifik
peran, kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam pembiayaan sindikasi,
terutama pada sindikasi antara LKS dan LKK. Regulasi yang ada seperti UU No. 2
Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2008, POJK No. 13 dan 26 Tahun 2021, serta Fatwa
DSN-MUI No. 91/2014 masih bersifat umum dan belum mencakup pelaksanaan
tugas notaris. Kekosongan ini menimbulkan potensi keabsahan akta sesuai Pasal
1870 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna
di pengadilan dan risiko pertanggungjawaban hukum terhadap notaris bila akta
dinilai tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran notaris dalam pembuatan akta
otentik pembiayaan sindikasi di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan, serta
mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam praktik tersebut.
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dan wawancara langsung dengan notaris dan pegawai dari PT. BPRS HIK
Parahyangan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai
pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai penasehat penyusun struktur perjanjian,
serta menjaga kesesuaian transaksi dengan hukum positif dan prinsip syariah.
Hambatan yang dihadapi antara lain notaris yang belum mempunyai sertifikasi
syariah, kompleksitas verifikasi dokumen, penyesuaian prinsip syariah dengan
konvensional serta keterbatasan waktu dan SDM. Solusi yang diusulkan mencakup
peningkatan kompetensi notaris dalam membuat pembiayaan sindikasi pada
perbankan syariah, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian oleh notaris dan bank,
serta meningkatkan kompentensi SDM di kantor notaris.
Penelitian ini menyarankan agar notaris terus meningkatan kompetensinya di
bidang hukum perbankan syariah serta pemerintah menyusun pedoman nasional
pembiayaan sindikasi syariah untuk menjamin kepastian hukum. Kajian lanjutan
disarankan untuk mengeksplorasi integrasi hukum perdata dan syariah serta menilai
efektivitas peran notaris dalam mencegah sengketa.
Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Pembiayaan Sindikasi, Perbankan Syariah.

THE ROLE OF THE NOTARY IN DRAFTING AUTHENTIC DEEDS FOR SYNDICATED FINANCING AT PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRACT Syndicated financing in Sharia-compliant banking refers to the disbursement of large-scale funding by multiple financial institutions to a single debtor. This type of financing involves numerous parties and complex agreements, thereby necessitating the involvement of a notary as a public official authorized to draw up authentic deeds. The role of the notary is critical in ensuring legal certainty and protection for all parties involved. However, currently no specific regulation detailing the role, authority, and responsibilities of notaries in syndicated financing, particularly in syndications involving Islamic Financial Institution and Conventional Finansial Institution. Existing regulations, such as Law No. 2 of 2014, Law No. 21 of 2008, Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 13 and 26 of 2021, and DSN-MUI Fatwa No. 91/2014, remain general and do not comprehensively address the notary's duties in this context. This regulatory gap raises concerns regarding the validity of the deed and the potential legal liability of notaries if the deed is deemed inconsistent with prevailing legal systems. This study aims to explain the role of notaries in drafting authentic deeds for syndicated financing at PT. BPRS HIK Parahyangan, as well as to identify the obstacles and propose solutions encountered in practice. Employing empirical juridical method with statutory and conceptual approach. Data were collected through literature review and interviews with notaries and employee of PT. BPRS HIK Parahyangan. Data were analyzed qualitatively The findings reveal that the notary serves not only as a drafter of authentic deeds but also as a legal advisor, agreement structurer, and guarantor of compliance with both positive law and Sharia principles. Challenges faced include the need for notaries to be certified in Sharia law, the complexity of document verification, reconciliation of Sharia and conventional principles, and limitations in time and human resources. Proposed solutions include enhancing the competence of notaries in syndicated financing, maintaining prudential principles by both notaries and banks, and improving HR at notarial offices. This study recommends enhancing notaries' expertise in Sharia banking law, formulating national guidelines on syndicated financing, and conducting further research on integrating civil and Sharia law and evaluating notaries' role in dispute prevention. Keywords: Notary, Authentic Deeds, Syndication Financing, Sharia Banking.