Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini mengkaji peran dan strategi Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa batas antara Gampong Blang Bladeh dan Gampong Blang Teungoh di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Kasus sengketa perbatasan gampong ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedua gampong dan berpotensi kambuh kembali jika penyelesaiannya tidak didukung kesepakatan kuat, sehingga peran Tuha Peut sangat vital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi dan kendala tuha peut dalam penyelesaian sengketa batas gampong. Penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik dari Ralf Dahrendorf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa ini melibatkan kerja sama dengan pihak kecamatan, bertindak sebagai lembaga quasi peradilan, mengutamakan keterbukaan, menjalankan reusam gampong (hukum adat), bersikap netral/tidak memihak, serta aktif menjalin koordinasi melalui musyawarah. Meskipun demikian, Tuha Peut menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi kuatnya kepentingan masyarakat, benturan eksternal, dan tingkat kepatuhan masyarakat gampong yang masih rendah terhadap putusan. Hambatan lain juga sering muncul akibat benturan dengan pemerintah gampong dan tindakan pihak bersengketa yang melanjutkan kasus ke jalur hukum formal seperti polisi atau kecamatan. Secara keseluruhan, Tuha Peut memiliki peran penting dalam resolusi konflik batas gampong, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Kata Kunci: Peran, Tuha Peut, Penyelesaian Sengketa

This study explores the function and approaches of Tuha Peut in addressing boundary disputes between Gampong Blang Bladeh and Gampong Blang Teungoh, located in Meukek Subdistrict, South Aceh Regency. The conflict over village borders has significantly influenced the social relations of both communities and may re-emerge if the resolution is not built upon a solid and binding agreement. For this reason, the involvement of Tuha Peut becomes crucial. The research aims to examine both the strategies employed and the obstacles encountered by Tuha Peut in managing such disputes. Employing Ralf Dahrendorf’s conflict resolution theory, this study adopts a qualitative descriptive method. Findings indicate that the strategies applied by Tuha Peut involve close collaboration with subdistrict officials, operating in a quasi-judicial capacity, emphasizing transparency, upholding reusam gampong (customary law), ensuring impartiality, and fostering dialogue through deliberation. However, several challenges remain, such as strong vested interests within the community, external pressures, and a lack of consistent compliance with the decisions taken. Additional barriers also stem from friction with village authorities and the tendency of disputing parties to escalate the matter to formal legal institutions such as the police or subdistrict government. In conclusion, Tuha Peut holds a pivotal role in resolving boundary disputes at the village level, although the process is often hindered by persistent challenges. Keywords: Role, Tuha Peut, Conflict Resolution