Electronic Theses and Dissertation

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim konstitusi wajib menjunjung tinggi kode etik dan prinsip imparsialitas. Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik kepentingan, khususnya terkait hubungan kekeluargaan salah satu hakim dengan pihak yang secara langsung diuntungkan oleh putusan tersebut yang kemudian diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/mkmk/l/11/2023. Keberadaan pelanggaran etik dalam proses pengambilan putusan tersebut telah menimbulkan perdebatan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (KEPHK). Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder literatur hukum tata negara, jurnal akademik, hasil kajian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), serta bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap sapta karsa hutama, yaitu prinsip imparsialitas, independensi, integritas, kecakapan dan keseksamaan, kepantasan dan kesopanan. Pelanggaran kode etik tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan secara hukum formal. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sepanjang belum ditetapkan putusan lain yang membatalkan atau mengubahnya. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK, dilarang mencalonkan diri lagi sebagai ketua/wakil MK.

Disarankan penguatan terhadap mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik oleh hakim mahkamah konstitusi dan memberikan sanksi tegas seperti seperti pemberhentian secara tidak hormat terhadap hakim yang melanggar kode etik. pelanggaran etik tidak hanya diberi sanksi moral, tetapi juga disertai mekanisme hukum yang memungkinkan evaluasi atau koreksi terhadap putusan yang dihasilkan dalam keadaan tidak netral. Reformasi etik dan kelembagaan ini penting untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjamin konstitusionalitas hukum di Indonesia.

Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants the Constitutional Court the authority to review laws against the Constitution. In exercising this authority, constitutional justices are obliged to uphold ethical standards and the principle of impartiality. However, in Decision No. 90/PUU-XXI/2023, there was an ethical violation committed by a Constitutional Court justice due to a conflict of interest, particularly related to a familial relationship between one of the justices and a party who directly benefited from the decision. This issue was later examined and adjudicated by the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) under Decision No. 2/MKMK/L/11/2023. The existence of such ethical violations in the decision-making process has sparked public controversy and undermined public trust in the integrity of the Constitutional Court. The purpose of this research is to identify the forms of ethical violations that occurred in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 and to analyze the legal consequences arising from the decision. The research employs a normative juridical method, using primary legal materials such as the Law on the Constitutional Court, the Law on Judicial Power, and the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Justices (KEPHK). In addition, secondary legal materials including constitutional law literature, academic journals, and the findings of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK), as well as tertiary materials such as legal dictionaries and legal encyclopedias, were utilized. The findings indicate that Decision No. 90/PUU-XXI/2023 involved a conflict of interest and violated several principles of the Sapta Karsa Hutama, namely impartiality, independence, integrity, competence and diligence, propriety, and decorum. Nonetheless, this ethical violation did not invalidate the decision in a formal legal sense, as Constitutional Court rulings are final and binding, unless overturned or amended by a subsequent decision. The then Chief Justice, Anwar Usman, was sanctioned with dismissal from his position as Chief Justice and prohibited from running again as Chief or Deputy Chief Justice. It is recommended to strengthen the mechanisms for preventing and addressing ethical violations by Constitutional Court justices and to impose firm sanctions, such as dishonorable dismissal, for breaches of the ethical code. Ethical violations should not only result in moral sanctions but also be accompanied by legal mechanisms that allow for evaluation or correction of decisions rendered under circumstances of compromised neutrality. Such ethical and institutional reforms are crucial to preserve the dignity and credibility of the Constitutional Court as an institution entrusted with safeguarding the constitutionality of law in Indonesia.