Electronic Theses and Dissertation

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran dalam mendaftarkan barangnya kedalam e-katalog seperti ketidaksesuaian sfesifikasi, penyalahgunaan harga, keterlambatan pengiriman, barang bajakan dan illegal dan kendala lain seperti kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan penyedia barang dan jasa, serta lemahnya penyelesaian sengketa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan e-purchasing melalui sistem katalog elektronik di Indonesia dan sejauh mana efektivitas regulasi yang mengatur e-purchasing dalam menjamin kepastian hukum serta kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi terutama terkait pengawasan, verifikasi penyedia dan penyelesaian sengketa.

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan penelitian.

Berdasarkann hasil penelitian bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan e-purchasing melalui sistem katalog elektronik adalah tanggung jawab administrasi dan legal, hak kekayaan intelektual, proses transaksi, kerugian dan perlindungan pembeli serta sanksi dan efektivitas regulasi e- purchasing secara normatif menjamin kepastian hukum melalui peraturan yang jelas namun dalam pelaksanaan masih kurang efektif sehingga implentasinya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, verifikasi penyedia dan penyelesaian sengketa.

Disarankan adanya penyempurnaaan regulasi yang jelas dan tegas, kepastian hukum melalui ketegasan tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa, jaminan dalam pelaksanaan e-purchasing melalui mekanisme e-katalog.

E-Purchasing through the electronic catalog system is regulated under Presidential Regulation (Perpres) Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services, as amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021 on the Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018, as well as Regulation of the National Public Procurement Agency (LKPP) Number 9 of 2021 concerning Online Stores and Catalogs. Normatively, these regulations stipulate the procedures and mechanisms of the e-catalog system that must be complied with by business actors. However, in practice, business actors still commit violations in registering their products in the e-catalog, such as discrepancies in specifications, price manipulation, delivery delays, counterfeit or illegal goods, and other issues, including lack of supervision over supplier compliance and weak dispute resolution mechanisms. This thesis aims to explain the forms of legal liability of business actors in the implementation of e-purchasing through the electronic catalog system in Indonesia, as well as to assess the effectiveness of the existing regulations in ensuring legal certainty and to identify legal obstacles encountered in implementation, particularly in relation to supervision, supplier verification, and dispute resolution. The data for this thesis were obtained through both library research and field research. Library research was conducted by reviewing relevant theories and statutory provisions, while field research was carried out by interviewing respondents and research informants. Based on the findings, the forms of legal responsibility of business actors in the implementation of e-purchasing through the electronic catalog system include administrative and legal liability, intellectual property rights, transactional procedures, loss and buyer protection, as well as sanctions. Although the normative framework of e-purchasing regulations provides legal certainty through clear provisions, their implementation remains less effective. Therefore, it is necessary to strengthen monitoring, supplier verification, and dispute resolution mechanisms to improve their effectiveness. It is recommended that the regulations governing e-purchasing be further refined to ensure clarity and firmness, provide legal certainty through explicit accountability and dispute resolution mechanisms, and guarantee proper implementation of e-purchasing through the e-catalog system.