Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang menetapkan bahwa setiap pengemasan skincare harus mematuhi sanitasi. Namun dalam praktiknya, pengemasan ulang produk ke dalam bentuk share in jar dilakukan tanpa memenuhi standar sanitasi sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak-hak dasar konsumen dilindungi dari penggunaan kemasan skincare share in jar dalam praktiknya di Kota Medan, akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk kemasan share in jar tidak berdasarkan standar sanitasi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian menggunakan produk skincare share in jar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yurisdis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen didukung penelitian kepustakaan. Cara analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hak-hak dasar konsumen dari penggunaan kemasan skincare share in jar di Kota Medan belum terlaksana secara optimal karena banyaknya pelaku usaha di Kota Medan yang mengabaikan standar sanitasi, sehingga menimbulkan kerugian seperti iritasi, gatal-gatal, jerawat, hingga kerugian finansial akibat biaya yang dikeluarkan. Akibat hukum terhadap pelaku usaha skincare share in jar di Kota Medan belum terlaksana secara efektif. Sebagian pelaku usaha menolak bertanggung jawab dengan alasan kondisi kulit konsumen yang sensitif atau hanya memberikan ganti rugi terbatas. Upaya yang dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum belum membuahkan hasil secara optimal. Hal ini disebabkan karena konsumen enggan atau kurang berinisiatif menempuh jalur pengaduan maupun memperjuangkan hak-haknya.

Disarankan kepada pelaku usaha untuk selalu menerapkan standar sanitasi sesuai peraturan yang berlaku. Disarankan kepada Pemerintah dan BPOM untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penjualan skincare share in jar di Kota Medan. Disarankan kepada konsumen lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan selektif dalam memilih produk dengan memastikan legalitas dan standar sanitasi yang diterapkan pelaku usaha.

Article 4 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection guarantees consumers the right to obtain comfort, safety, and security in the use of goods and/or services. In conjunction with Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) Number 25 of 2019 concerning Guidelines for Good Cosmetic Manufacturing Practices, it is stipulated that the packaging of skincare products must comply with sanitation standards. However, in practice, the repackaging of products into "share-in-jar" formats is often carried out without adherence to proper sanitation standards, thereby violating consumers’ fundamental rights. This research aims to examine the extent to which consumers’ fundamental rights are protected in the use of share-in-jar skincare packaging practices in Medan City, the legal implications and responsibilities of business actors who sell share-in-jar products without complying with sanitation standards, as well as the legal remedies available to consumers who suffer losses as a result of using such products. This study employs an empirical juridical research method. Data were collected through observation and field research in the form of direct interviews with business actors and consumers, supported by literature review. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive analysis. The results of the research indicate that the protection of consumers’ fundamental rights with respect to the use of share-in-jar skincare packaging in Medan City has not been optimally implemented. This is due to the large number of business actors in Medan who neglect sanitation standards, leading to various forms of consumer harm such as skin irritation, itching, acne, and financial loss due to incurred treatment costs. The legal consequences for business actors selling share-in-jar skincare products in Medan have not been effectively enforced. Many business actors deny liability by attributing issues to consumers’ sensitive skin conditions or provide only limited compensation. Legal remedies pursued by consumers have not yielded optimal results, often due to a lack of initiative or reluctance to lodge complaints and assert their rights. It is recommended that business actors consistently implement sanitation standards in accordance with applicable regulations. The Government and BPOM are encouraged to strengthen oversight and law enforcement regarding the sale of share-in-jar skincare products in Medan City. Consumers are advised to be more proactive in asserting their rights and more selective in choosing products, ensuring that the business actors comply with legal and sanitation standards.