Electronic Theses and Dissertation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik agraria antara masyarakat Gampong Suak Pante Breuh dengan PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) di Aceh Barat yang muncul akibat belum terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam membangun kebun plasma bagi masyarakat. Konflik ini bermula dari ketidakjelasan pemenuhan hak masyarakat atas lahan plasma seluas 40 persen dari total lahan 450 hektar yang telah diserahkan kepada perusahaan sejak 2008, yang menyebabkan ketegangan dan berbagai aksi protes dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik serta menganalisis proses resolusi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika kelompok berkuasa (perusahaan) dan kelompok bawahan (masyarakat), beserta tahapan konflik yang meliputi fase prakonflik, konfrontasi, dan krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan adanya hambatan komunikasi yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Upaya resolusi melalui fasilitasi pemerintah masih berlangsung, namun belum mencapai kesepakatan karena kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan. Jika tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan, konflik ini berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar dan mengganggu stabilitas wilayah. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam dialog terbuka, penegakan regulasi tentang kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya agraria. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial di Aceh Barat.

Kata Kunci : Konflik Agraria, PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL), Kebun Plasma, Resolusi Konflik

Abstract This study examines the agrarian conflict between the Gampong Suak Pante Breuh community and PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) in West Aceh, which arose due to the company's failure to fulfill its obligation to build a plasma plantation for the community. This conflict began with the unclear provisions of the community's rights to plasma land covering 40 percent of the total 450 hectares of land that had been handed over to the company since 2008, resulting in tension and various protests from the local community. The purpose of this study is to identify the forms of conflict and analyze the resolution process carried out by various parties, including the government and the Regional Representative Council of West Aceh Regency. The method used is descriptive qualitative research with data collection through interviews, observations, and documentation studies, and uses Ralf Dahrendorf's conflict theory as an analytical framework to understand the dynamics of the power group (the company) and subordinate groups (the community), as well as the stages of the conflict which include the pre-conflict, confrontation, and crisis phases. The research findings indicate that this conflict arose from the company's failure to fulfill its social responsibilities and communication barriers, leading to community distrust. Efforts to resolve the conflict through government facilitation have been ongoing, but have not yet reached an agreement due to a lack of good faith on the part of the company. If not resolved quickly and transparently, this conflict has the potential to cause greater social losses and disrupt regional stability. Therefore, recommendations include the need for active involvement of all stakeholders in open dialogue, enforcement of regulations regarding company obligations to the community, and increased transparency and accountability in the management of agrarian resources. This research is expected to serve as a basis for the development of inclusive and equitable policies in accordance with the spirit of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, in order to realize social welfare and justice in West Aceh. Keywords: Agrarian Conflict, PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL), Plasma Plantation, Conflict Resolution