Electronic Theses and Dissertation

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan kesepakatan damai. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif untuk tindak pidana yang memenuhi persyaratan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara dan telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ditemukan tindak pidana pencurian yang dihentikan penuntutannya dengan menggunakan keadilan restoratif namun belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pencurian, menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan penerapan keadilan restoratif secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemanggilan korban, negosiasi ganti kerugian, koordinasi dengan pelaku, pembuatan pernyataan kesepakatan perdamaian, pelaksanaan ekspose, dan penerbitan surat penghentian penuntutan. Hambatan dalam penyelesaian secara keadilan restoratif ini adalah ketidaksiapan pelaku dalam memenuhi kewajiban ganti kerugian, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Jaksa dapat memberikan pemahaman kepada korban dan pelaku mengenai konsep serta manfaat keadilan restoratif.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada Jaksa agar senantiasa memastikan setiap mekanisme penyelesaian penuntutan melalui keadilan restoratif, edukasi pemahaman kepada korban dan pelaku mengenai konsep serta manfaat keadilan restoratif, serta penguatan edukasi melalui sosialisasi untuk membangun kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang lebih efektif.

Restorative justice is an approach to criminal case resolution that prioritizes recovery for victims, offenders, and the community through mediation and peaceful agreement. Pursuant to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 on Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, settlement through restorative justice may be applied to criminal offenses punishable by imprisonment of no more than five years, provided that a peace agreement has been reached between the offender and the victim. At the Aceh Tamiang District Prosecutor’s Office, certain theft cases have been terminated through restorative justice; however, its implementation has not yet been fully optimal. This study aims to describe the mechanism of implementing restorative justice in the termination of prosecution for theft cases, to identify the obstacles encountered in its implementation, and to examine the efforts undertaken by the Aceh Tamiang District Prosecutor’s Office to overcome such obstacles. The research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews with respondents and informants. It is further supported by library research, allowing for a comprehensive depiction of restorative justice implementation. The findings indicate that the application of restorative justice at the Aceh Tamiang District Prosecutor’s Office involves several stages: summoning the victim, negotiating compensation, coordinating with the offender, drafting a peace agreement statement, conducting an exposure session, and issuing a decree of termination of prosecution. The obstacles to restorative justice implementation include the offender’s unpreparedness to fulfill compensation obligations and the community’s limited understanding of the concept of restorative justice. To address these issues, prosecutors may provide education to both victims and offenders regarding the concept and benefits of restorative justice. Based on the research results, it is recommended that prosecutors consistently ensure that every prosecution termination mechanism adheres to restorative justice principles, strengthen education for victims and offenders regarding its concept and benefits, and enhance public awareness through socialization programs to promote restorative justice as an effective alternative means of resolving criminal cases.