Electronic Theses and Dissertation

Proses penyidikan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, termasuk mencari dan menentukan peristiwa pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental oleh penyewa di wilayah hukum Polda Aceh, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan sebagai data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan KUHAP, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Hambatan yang dihadapi meliputi sulitnya menemukan barang bukti, penggunaan identitas palsu, pelarian pelaku, serta rendahnya partisipasi korban dan saksi. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif berupa edukasi hukum kepada pelaku usaha rental, pemanfaatan GPS tracker, serta pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha. Sedangkan strategi represif meliputi validasi identitas penyewa, koordinasi lintas wilayah, dan peningkatan pengawasan terhadap data administrasi penyewaan.

Disarankan agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan kualitas penyidikan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi pelacakan, dan penguatan koordinasi lintas wilayah. Selain itu, pelaku usaha rental diharapkan menerapkan standar administrasi penyewaan yang ketat, serta masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum melalui partisipasi sebagai korban maupun saksi.

The investigation process constitutes a critical stage in the enforcement of criminal law, as regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Provisions in Articles 1, 6, and 7 of the KUHAP provide a normative foundation for investigators in handling cases of rental car embezzlement, including identifying and establishing criminal acts, determining the perpetrators, and collecting legally admissible evidence. Nevertheless, in practice, investigations within the jurisdiction of the Aceh Regional Police continue to face various obstacles. This study aims to explain the investigative process of rental car embezzlement committed by lessees within the jurisdiction of the Aceh Regional Police, the obstacles encountered during the investigation, and the measures undertaken by law enforcement to address such criminal acts. The study employs an empirical juridical method. Field research was conducted through interviews with respondents and informants as primary data. Secondary data were collected through literature review, including books, journals, and statutory regulations relevant to the research problem. The findings indicate that the investigation of rental car embezzlement is carried out progressively in accordance with KUHAP, starting from the receipt of reports to the submission of case files to the public prosecutor’s office. The challenges encountered include difficulties in locating evidence, the use of false identities, flight of perpetrators, and low participation from victims and witnesses. Preventive measures include legal education for rental service operators, utilization of GPS tracking devices, and the establishment of communication forums among service providers. Repressive strategies include verification of lessee identities, cross-jurisdictional coordination, and enhanced monitoring of rental administration data. It is recommended that the police continue to improve the quality of investigations through training, the use of tracking technologies, and strengthened cross-jurisdictional coordination. Furthermore, rental service operators are encouraged to implement strict rental administration standards, while the public is expected to play an active role in supporting law enforcement processes by participating as victims or witnesses.