Electronic Theses and Dissertation

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam praktiknya, prinsip ini dilanggar dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, pemilik tanah mempertahankan hak milik tanpa mempertimbangkan hak akses jalan masyarakat sekitar.

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, serta untuk menjelaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan majelis hakim.

Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen, terhadap bahan hukum primer seperti perundang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, dan jurnal, serta bahan tersier berupa ensiklopedia, website, dan kamus.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut belum optimal dalam menggali dan menerapkan norma hukum yang relevan dan kurang cermat dalam menilai kekuatan alat bukti berupa dokumen fotokopi. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, akan tetapi telah berupaya memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Disarankan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk meningkatkan kecermatan dan kedalaman terutama di dalam proses pembuktian, guna menjamin bahwa putusan benar-benar dilandasi oleh bukti yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Agar putusan tidak hanya adil dan bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat secara luas. Kepada masyarakat lebih memahami pentingnya hak atas akses jalan sebagai bagian dari hak kepemilikan tanah yang dijamin oleh hukum. Setiap individu hendaknya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dalam pemanfaatan tanah atau bangunan, tetapi juga memperhatikan hak orang lain di sekitarnya.

Article 6 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles affirms that “all land rights have a social function.” In practice, this principle was violated in the Banda Aceh District Court Decision Number 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, where the landowner insisted on maintaining ownership rights without considering the surrounding community’s right of access to the road. The purpose of this case study is to explain the judicial panel’s legal considerations in Banda Aceh District Court Decision Number 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, as well as to elaborate on the principles of legal certainty, justice, and expediency reflected in the judgment. This research is a normative juridical study conducted using a statutory approach and a case approach. The data collection technique employed is document study, involving primary legal materials such as legislation and court decisions; secondary legal materials including legal literature, articles, and journals; and tertiary legal materials such as encyclopedias, websites, and dictionaries. Based on the analysis of Banda Aceh District Court Decision Number 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, it was found that the panel of judges had not optimally explored and applied the relevant legal norms and was less meticulous in assessing the evidentiary strength of photocopied documents. The decision of the Banda Aceh District Court has not fully reflected the principle of legal certainty, although it has attempted to fulfill the principles of justice and expediency. It is recommended that the panel of judges of the Banda Aceh District Court enhance their accuracy and depth, particularly in the evidentiary process, to ensure that judgments are genuinely based on lawful and relevant evidence in accordance with the provisions of civil procedural law. This is to ensure that court decisions are not only fair and beneficial to the parties but also provide certainty for the broader public. Furthermore, the community is encouraged to better understand the importance of the right of access as part of land ownership rights protected by law. Every individual should not prioritize personal interests alone in the use of land or buildings, but should also respect the rights of others in their surroundings.