Electronic Theses and Dissertation

Pemilu merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia dan salah satu tahapan dalam pemilu adalah kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tindak lanjut UU No 7 Tahun 2017 telah ditertibkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 15 Tahun 2023 menentukan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau alat peraga kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang. Dalam praktiknya di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh, faktor penyebab pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, serta akibat hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang menyimpang dengan aturan yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2024 terjadi pelanggaran, faktor di antaranya tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya sosialisasi KIP dan Panwaslih, ketidakpatuhan partai politik, dan kurangnya personil panwaslih. Akibat hukum terhadap pelanggar yakni berupa sanksi administratif.

Disarankan adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera dari panwaslih serta meningkatkan personil dalam pengawasan implementasi kampanye pemilu kedepan, sehingga pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024 dapat diminimalisir, sehingga terciptanya proses pemilu yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Elections are a form of democratic celebration in Indonesia, and one of the stages of an election is the campaign. The placement of campaign publicity materials has been regulated by Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. Follow-up to Law No. 7 of 2017 has been regulated by the General Elections Commission Regulation No. 15 of 2023 on Election Campaigns. Article 36 paragraph (1) and paragraph (2) of KPU Regulation No. 15 of 2023 stipulate that the placement of campaign publicity materials must take into account ethics, aesthetics, cleanliness, and the beauty of the city, and that such materials must be installed in locations that are not prohibited. In practice, however, many placements of campaign publicity materials in Banda Aceh City remain inconsistent with the foregoing regulations. This study aims to examine the implementation of the placement of campaign publicity materials in Banda Aceh City, to identify the factors that cause placements to be non-compliant with the rules, and to analyze the legal consequences of placements that deviate from the provisions set forth in KPU Regulation No. 15 of 2023. The research employed an empirical juridical approach, with data collected through a literature review and field research. The literature review was intended to obtain theoretical secondary data, while the field research gathered primary data through interviews with respondents and informants. The findings indicate that during the 2024 legislative election the placement of campaign publicity materials involved violations. Contributing factors included the absence of firm sanctions, inadequate outreach by the KIP and Panwaslih, noncompliance by political parties, and insufficient Panwaslih personnel. The legal consequences for violators consisted of administrative sanctions. It is recommended that Panwaslih impose firmer, deterrent sanctions and increase personnel responsible for supervising campaign implementation in future elections, so that violations in the placement of campaign publicity materials—such as those observed in the 2024 election—can be minimized and the electoral process can proceed in a more orderly manner and in accordance with applicable regulations.