Electronic Theses and Dissertation

Menurut Buku I sampai Buku III (KUHP) Residivisme menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana tidak diatur secara khusus dalam aturan umum “Barang siapa yang melakukan tindak pidana berulang bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana serupa untuk pertama kalinya”. Meskipun sudah dilarang, Pelanggaran pengulangan tindak pidana masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pembunuhan berencana pada pelaku yang sudah menjalani hukuman sebelumnya. dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana setelah menjalani hukuman.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan berupa data hukum sekunder dan data hukum primer. Data hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari perundang-undangan, jurnal, buku-buku dan skripsi. Data hukum primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab seseorang mengulangi tindak pidana pembunuhan berencana pada pelaku yang telah menjalani hukuman disebabkan oleh rasa dendam yang belum selesai, gangguan psikologis, lingkungan ketiadaan pasca-pemasyarakat dan proses rehabilitas lapas, serta faktor utama seseorang mengulangi tindak pidana rasa dendam yang belum selesai. aparat penegak hukum telah melakukan upaya-upaya antara lain: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan dengan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat langsung, memberikan pencearahan terkait dengan agama, mengkoordinasi dengak para pihak yang terkait, melakukan patroli rutin di daerah yang rentan terhadap kekerasan dan peran keluarga yang mendukung.

Disarankan Kepada Kepada Penegak Hukum dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Kepolisian, hendaknya dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum terkait dengan tindak pidana pengulangan dengan kasus pembunuhan berencana di Wilayah Aceh Selatan perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama yang positif antara aparatur hukum dan hindari tumpang tindih kewenangannya antar se-sama aparat hukum, serta memberikan rehabilitasi kepada orang yang baru keluar sebagai narapidana dan memberikan pekerjaan sesuai dengan pengalaman sebelumnya, agar tidak Kembali ke pada perilakunya yaitu sebagai pembunuh.

According to Book I through Book III of the Indonesian Criminal Code (KUHP), recidivism is not specifically regulated under the general provisions. It is generally understood that “anyone who repeatedly commits a criminal offense may receive a heavier sentence compared to those committing the same offense for the first time.” Despite such prohibitions, repeated criminal offenses continue to occur within the jurisdiction of the Tapak Tuan District Court. The purpose of this thesis is to explain the causes of repeated premeditated murder committed by offenders who have previously served their sentences, and to examine the efforts made to prevent recidivism in cases of premeditated murder after the completion of imprisonment. This research employs an empirical legal research method. The required data consists of both primary and secondary legal materials. Secondary legal data were obtained through library research by studying legislation, journals, books, and theses. Primary legal data were collected through field research by conducting direct interviews with respondents and informants. The findings of this study indicate that the recurrence of premeditated murder among ex-convicts is caused by unresolved feelings of revenge, psychological disorders, lack of post-incarceration social support and rehabilitation processes, with unresolved revenge being the primary factor. Law enforcement authorities have undertaken various preventive measures, including community outreach, engagement with community members and relevant parties, providing religious guidance, coordinating with related institutions, conducting regular patrols in areas vulnerable to violence, and encouraging family involvement and support. It is recommended that law enforcement officials, including judges, prosecutors, and the police, in addressing cases of recidivism in premeditated murder within the jurisdiction of South Aceh, enhance coordination and foster positive cooperation to avoid overlapping authority among law enforcement agencies. Furthermore, it is advised to provide rehabilitation programs for individuals newly released from prison and offer employment opportunities aligned with their prior experience, in order to prevent them from reverting to their former criminal behavior as perpetrators of murder.