Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Nuril Hawa,
2025
PERLINDUNGAN HAK CIPTA
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
OLEH PEMERINTAHAN KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 51), pp, bibl.













Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).
Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya
disingkat PP KIK). Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi
perlindungan terhadap EBT di Banda Aceh masih menemui berbagai kendala,
pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih paham dan melaksanakan PP ini di Kota
Banda Aceh, yang belum diatur secara khusus mengenai perlindungan kekayaan
intelektual komunal di Kota Banda Aceh.


Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan PP KIK,
bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta EBT di Kota Banda Aceh,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu sumber
dari data utamanya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil
penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian, dengan
menggunakan data tambahan menggunakan wawancara lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
penerapan PP KIK diketahui masih dalam tahap penyesuaian. Dalam penerapannya
membutuhkan waktu dan proses adaptasi terutama dalam hal menyesuaikan, seperti
mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat dengan situasi dan kondisi saat ini
di Kota Banda Aceh. Masyarakat khususnya para seniman dan komunitas adat
sering kali tidak memahami hak-hak mereka atas EBT, dan kurangnya pemahaman
ini mengakibatkn EBT mudah diplagiat atau dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin.

Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan edukasi
kepada masyarakat betapa pentingnya hak cipta EBT harus di lindungi terutama
kepada kelompok seni yang terlibat,dan pemerintah DPRK Kota Banda Aceh harus
lebih mendalami kembali PP KIK nomor 56 tahun 2022 ini.

Tidak Tersedia Deskripsi