Electronic Theses and Dissertation

Konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Desa Cot Lamme menyoroti manajemen konflik dalam Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini menganalisis hambatan dalam penyelesaian konflik yang berpusar pada perbedaan nilai ganti rugi antara masyarakat dan pihak penyelenggara. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat merasa nilai yang ditetapkan terlalu rendah, tidak sesuai harga pasar, dan mengabaikan nilai sosial serta historis lahan. Persepsi ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan harga dan negosiasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen konflik pembebasan lahan di gampong Cot Lamme dan apa hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen konflik dari Stevenin yaitu dengan indikator pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penyelenggara terutama pihak penggadaan tanah belum cukup baik dalam memberikan kebijakan serta komunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Dominasi pendekatan legal-formal melalui konsinyasi, meskipun menjamin ketersediaan dana, gagal menciptakan keadilan bagi semua pihak. Mekanisme ini cenderung sepihak, menyulitkan masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk memperjuangkan haknya di pengadilan karena keterbatasan akses dan pemahaman hukum. Terhambatnya manajemen konflik juga dipengaruhi oleh pasal-pasal yang terlalu banyak dan kurang disosialisakian kepada masyarakat serta ketidakpercayaan masyarakat akibat luka historis konflik sebelumnya dan adanya kepentingan yang tidak selaras di antara berbagai stakeholder (masyarakat dan pemerintah). Prioritas Proyek Strategis Nasional untuk kelancaran pembangunan seringkali bertabrakan dengan tuntutan keadilan dari masyarakat. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat memberi pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, adil, dan sensitif terhadap konteks lokal, konflik serupa berpotensi terus terjadi, menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakadilan sosial.
Kata Kunci : Manajemen Konflik, Harga Lahan, Pembangunan Jalan Tol, Pemerintah

The land acquisition conflict for the Sigli-Banda Aceh Toll Road development in Cot Lamme Village highlights conflict management in National Strategic Projects. This study analyzes obstacles in conflict resolution, which center on disparities in compensation values between the community and the project organizers. Data collected by the researcher indicates that the community perceives the set compensation as too low, inconsistent with market prices, and neglectful of the land's social and historical value. This perception is exacerbated by a lack of transparency and community participation in the price determination and negotiation processes. This research aims to examine how land acquisition conflict management was conducted in Cot Lamme Village and identify the encountered obstacles. A qualitative method with a descriptive qualitative approach was employed, using Stevenin's conflict management theory, which includes indicators such as recognition, diagnosis, agreeing on a solution, implementation, and evaluation. The findings reveal that the project organizers, particularly the land procurement team, failed to implement effective policies and communication with the community. The dominance of a legal-formal approach through consignment, while ensuring fund availability, failed to achieve fairness for all parties. This mechanism tended to be one-sided, making it difficult for disadvantaged communities to advocate for their rights in court due to limited legal access and understanding. Conflict management was further hindered by overly complex regulations, inadequate socialization to the public, and community distrust stemming from historical grievances from past conflicts and misaligned interests among stakeholders (community and government). The priority of National Strategic Projects for smooth development often clashes with the community's demands for justice. It is recommended that involved parties adopt a more participatory, transparent, fair, and locally sensitive approach. Without such measures, similar conflicts may persist, impeding development and perpetuating social inequities. Keywords: Conflict Management, Land Value, Toll Road Development, Government