Electronic Theses and Dissertation

Pelaksanaan angkutan penumpang lintas daerah di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai masalah terkait pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti tidak adanya kartu pengawasan, pelanggaran izin trayek, dan pengangkutan penumpang di luar terminal resmi. Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPTD terhadap penerapan SOP angkutan penumpang lintas daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.Dalam penelitian ini, digunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang mencakup tiga indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, teori pengawasan menurut Robert dan Gilbert juga diterapkan untuk menilai tahapan pengawasan. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang terdiri dari BPTD, operator angkutan, dan pengguna jasa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPTD telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan ramp check dan pembinaan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan dalam penindakan, kesulitan dalam memperoleh bukti pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kesadaran operator angkutan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.Sebagai langkah perbaikan, disarankan agar BPTD memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi kepada operator, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih efisien dan akurat. Dengan strategi tersebut, diharapkan penerapan SOP angkutan penumpang lintas daerah dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pengawasan, BPTD, Efektivitas, SOP, Angkutan Penumpang

The implementation of inter-regional passenger transportation in Aceh Province still faces various issues related to violations of Standard Operating Procedures (SOP), such as the absence of supervision cards, route permit violations, and the picking up of passengers outside official terminals. This situation highlights the need for more effective supervision by the Class II Land Transportation Management Agency (BPTD) in Aceh. This study aims to evaluate the effectiveness of the supervision conducted by BPTD regarding the implementation of SOPs for inter-regional passenger transportation, as well as to identify the obstacles encountered and the measures taken to address them. This research applies Duncan's organizational effectiveness theory, which includes three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. Additionally, Robert and Gilbert’s theory of supervision is used to assess the stages of monitoring. The research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation from informants consisting of BPTD officials, transportation operators, and service users.The results indicate that BPTD has implemented supervision through ramp checks and guidance, yet its effectiveness remains suboptimal. The main challenges include limited authority for enforcement, difficulty in obtaining evidence of violations, insufficient supervisory resources, low awareness among transport operators, and a lack of community participation.As a corrective measure, it is recommended that BPTD strengthen cross-sector coordination, enhance outreach to transport operators, and utilize information technology to support a more efficient and accurate monitoring system. With these strategies, the implementation of SOPs for inter-regional passenger transportation is expected to improve, contributing to a safer, more orderly, and sustainable public transportation system.. Keywords: Supervision, BPTD, Effectiveness, SOP, Passenger Transport