Electronic Theses and Dissertation

Pasal 66 huruf e dan 67 huruf a Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Tuha Peuet Gampong memiliki tugas dan fingsi dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong bersama Keuchik. Gampong Krueng Juli Timu, Kuala Raja dan Ujung Blang adalah 3 (tiga) gampong pada Kecamatan Kuala yang memiliki Tuha Peuet untuk membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong. Dalam pelaksanaannya, hanya Tuha Peuet Gampong Krueng Juli Timu yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, walaupun belum maksimal. Sementara itu, Tuha Peuet Gampong Kuala Raja dan Ujung Blang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi tuha peuet gampong dalam pembentukan qanun gampong dan hambatan beserta solusinya dari tuha peuet gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pembentukan qanun gampong.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong Krueng Juli Timu dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018. Sementara itu, Tuha Peuet Gampong Kuala Raja dan Ujung Blang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan pada Qanun Kabupaten Bireuen. Tuha Peuet pada 3 (tiga) gampong tersebut memiliki beberapa hambatan dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam legal drafting, minimnya konsultasi dengan tenaga ahli dalam penyusunan qanun, keterbatasan anggaran gampong dan kurangnya pendampingan dari pemerintah dalam penyusunan qanun. Pemerintah Gampong mempunyai solusi berupa memberikan pelatihan kepada aparatur gampong tentang legal drafting, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan optimalisasi dana gampong.

Disarankan agar gampong memiliki tenaga ahli sendiri di bidang hukum yang bisa membantu tuha peuet gampong dalam membahas dan menyepakati rancangan qanun yang akan disahkan. Pemerintah Kabupaten Bireuen juga harus memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada Tuha Peuet Gampong dalam penyusunan qanun gampong.

Article 66(e) and 67(a) of Bireuen Regency Regulation No. 6 of 2018 stipulate that the Tuha Peuet Gampong has the duty and function of discussing and agreeing on the draft village regulation together with the Keuchik. The villages of Krueng Juli Timu, Kuala Raja, and Ujung Blang are three villages in the Kuala District that have Tuha Peuet to discuss and agree on draft village regulations. In practice, only the Tuha Peuet of Krueng Juli Timu Village has carried out its duties and functions properly, although not yet to the fullest extent. Meanwhile, the Tuha Peuet of Kuala Raja and Ujung Blang villages have not carried out their duties and functions effectively in discussing and agreeing on the draft village regulations. This study aims to examine the implementation of the duties and functions of the village council in the formation of village regulations and the obstacles and solutions faced by the village council in carrying out its duties and functions for the formation of village regulations. This study uses the empirical legal research method. The research was conducted through direct field research at the study location. Data for this study were obtained through interviews with respondents and informants from the study. The results of this study explain that the implementation of the duties and functions of the Tuha Peuet Gampong Krueng Juli Timu in discussing and agreeing on the draft village regulations has been carried out well in accordance with Bireuen Regency Regulation Number 6 of 2018. Meanwhile, the Tuha Peuet Gampong Kuala Raja and Ujung Blang have not carried out their duties and functions well in accordance with the provisions of the Bireuen Regency Regulation. The Tuha Peuet in the three villages face several obstacles in discussing and agreeing on the draft qanun, such as limited human resources in legal drafting, minimal consultation with experts in drafting the qanun, limited village budgets, and a lack of assistance from the government in drafting the qanun. The village government has proposed solutions, including providing training to village officials on legal drafting, strengthening coordination with the local government, and optimizing village funds. It is recommended that villages have their own legal experts who can assist village leaders in discussing and agreeing on draft regulations to be enacted. The Bireuen District Government should also provide intensive training and guidance to village leaders in the drafting of village regulations.