Electronic Theses and Dissertation

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penggelapan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara. Namun, dalam penggelapan yang dilakukan oleh karyawan, ditemukan dua putusan yaitu Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/Pn Bna dan Putusan Nomor 96/Pid/2022/Pn Bna menunjukkan disparitas yang signifikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim terkait tidak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan, serta implikasi disparitas terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk menghimpun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Disparitas dalam putusan hakim terhadap dua perkara penggelapan oleh karyawan, yaitu Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Bna dan Putusan Nomor 96/Pid/2022/PN Bna, terjadi akibat perbedaan nilai kerugian, tuntutan jaksa, kekuatan barang bukti, serta faktor yang memberatkan dan meringankan seperti sikap terdakwa dan kondisi sosial-ekonominya. Meskipun kedua terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP, pidana yang dijatuhkan berbeda secara signifikan, mencerminkan fleksibilitas hakim namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif dan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang konsisten dan transparan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Disarankan untuk mengurangi disparitas dalam putusan hakim, agar ada peningkatan kualitas pelatihan hakim, perlu adanya pengawasan dan evaluasi keputusan hakim, dan penguatan independensi hakim, serta penekanan pada objektivitas dan konsistensi, akan membantu menciptakan keadilan yang lebih merata dan kepastian hukum.

Article 374 of the Criminal Code (KUHP) regulates the crime of embezzlement, which carries a prison sentence for the perpetrator. However, in cases of embezzlement committed by employees, two court decisions—Decision No. 217/Pid.B/2019/Pn Bna and Decision No. 96/Pid/2022/Pn Bna—reveal significant disparities. The purpose of this study is to explain the judges' considerations that led to the disparity, the factors causing the disparity in judicial decisions regarding embezzlement committed by employees, and the implications of the disparity on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is the normative legal method. Data collection was conducted through literature review to compile primary and secondary legal materials. The results of the study show that the disparity in the judges' decisions on the two cases of embezzlement by employees, namely Decision Number 217/Pid.B/2019/PN Bna and Decision Number 96/Pid/2022/PN Bna, occurred due to differences in the value of losses, prosecutorial demands, the strength of evidence, and aggravating and mitigating factors such as the defendant's attitude and socio-economic conditions. Although both defendants violated Article 374 of the Criminal Code, the penalties imposed differed significantly, reflecting judicial flexibility but also potentially leading to legal uncertainty and violations of the principles of substantive and procedural justice. Therefore, consistent and transparent sentencing guidelines are needed to maintain the integrity of the criminal justice system. It is recommended to reduce disparities in judicial decisions, improve the quality of judicial training, implement oversight and evaluation of judicial decisions, strengthen judicial independence, and emphasize objectivity and consistency, which will help create more equitable justice and legal certainty.