PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK ILEGAL BERBASISRNENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK ILEGAL BERBASISRNENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE


Pengarang

Fadilla Husna - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Helmi - 198804272023211018 - Dosen Pembimbing I
Afrijal - 199104182020121003 - Penguji
Mukhrijal - 198810202022031002 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2110104010005

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar adalah Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya, potensi ini justru dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas tambang minyak ilegal di Aceh Timur masih marak terjadi, dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan. Dampaknya sangat merugikan mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola aktivitas tambang minyak ilegal dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah masih bersifat reaktif dengan tindakan yang dilakukan hanya setelah terjadinya insiden seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Belum ada kebijakan tegas dan berkelanjutan dalam pengawasan tambang ilegal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya kewenangan daerah dalam pengaturan dan perizinan tambang karena sudah dialihkan ke pemerintah pusat serta belum adanya solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat. Diperlukan kebijakan berbasis ESG, peningkatan pengawasan, dan penyediaan lapangan kerja legal untuk menanggulangi aktivitas tambang ilegal di Aceh Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Peran Pemerintah; Tambang Minyak Ilegal; ESG;



ABSTRACT Indonesia has abundant natural resources, including the oil and gas sector. One area that has great potential is East Aceh Regency. Unfortunately, this potential is actually exploited illegally by irresponsible individuals. Illegal oil mining activities in East Aceh are still rampant, carried out without official permits and without considering safety and environmental sustainability aspects. The impacts are very detrimental, ranging from environmental pollution, public health problems, to ecosystem damage. This study aims to analyze the role of the East Aceh Regency Government in managing illegal oil mining activities with an Environmental, Social, and Governance (ESG) approach. The study used a qualitative descriptive method through observation, interview, and documentation techniques. The results of the study show that the role of the government is still reactive with actions taken only after incidents such as fires or work accidents occur. There is no firm and sustainable policy in supervising illegal mining. Some of the main challenges faced include weak coordination between institutions, limited regional authority in regulating and licensing mining because it has been transferred to the central government and the absence of alternative economic solutions for the community. ESG-based policies, increased supervision, and the provision of legal employment are needed to overcome illegal mining activities in East Aceh comprehensively and sustainably. Keywords: Role of Government; Illegal Oil Mining; ESG;

Citation



    SERVICES DESK