Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemilu inklusif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang Kabupaten Aceh Jaya pada Pemilu 2024, dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak konstitusional warga binaan. Hak untuk memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu inklusif di Lapas Calang telah dilakukan melalui pendataan pemilih, penyuluhan, serta penyediaan sarana pemungutan suara. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti kurangnya pemahaman politik warga binaan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan sarana yang belum sepenuhnya memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak Lapas guna menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan inklusif di masa mendatang.
Kata Kunci: Pemilu Inklusif, Hak Pilih, Warga Binaan, Lapas, Demokrasi

This study aims to examine the implementation of inclusive elections at the Class III Correctional Institution (Lapas) in Calang, Aceh Jaya Regency, during the 2024 General Election, with a focus on the fulfillment of the constitutional voting rights of inmates. The right to vote is a fundamental human right protected by the Indonesian Constitution and related legislation. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in- depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that inclusive election procedures have been carried out through voter registration, outreach programs, and the provision of voting facilities. Nevertheless, several obstacles persist, including limited political literacy among inmates, inadequate inter-agency coordination, and insufficient electoral infrastructure. The study recommends strengthening collaboration between the General Election Commission, the Ministry of Law and Human Rights, and correctional institutions to ensure fair and inclusive electoral processes in the future. Keywords: inclusive election, voting rights, inmates, correctional institution, democracy