Electronic Theses and Dissertation

Studi komparasi merupakan studi perbandingan sebagai salah satu metode dalam penelitian hukum dengan melihat persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum. Indonesia dan Kenya merupakan negara yang mengatur secara eksplisit terkait dengan perubahan konstitusi dan telah melakukan perubahan terhadap konstitusinya. Dalam perjalanannya konstitusi perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan kehidupan bernegara, memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan prosedur formal perubahan konstitusi Indonesia dan Kenya, untuk menjelaskan apakah penafsiran konstitusi dalam putusan MK dapat membuka ruang terhadap perubahan makna dalam naskah UUD 1945 serta untuk menjelaskan kewenangan The Supreme Court of Kenya dalam melakukan judicial interpretation.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diolah melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data yang deskriptif analitis
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia dan Kenya sama-sama mengatur secara eksplisit terkait prosedur formal perubahan konstitusi. Di Indonesia diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 dan di Kenya diatur dalam Article 255-257 Constitution of Kenya 2010. Di Indonesia perubahan konstitusi secara formal dilakukan oleh MPR, di Kenya perubahan konstitusi dilakukan oleh House of Parliament yang terdiri dari Senate dan National Assembly. Selain itu, mekanisme perubahan konstitusi Kenya juga dapat dilakukan melalui popular initiative dan referendum. Adapun mekanisme perubahan konstitusi melalui judicial interpretation yang dikemukakan oleh K.C. Wheare dapat ditemukan dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 yang mana hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945 terkait dengan kewenangan MK. Supreme Court of Kenya sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Kenya juga menganut prinsip judicial interpretation untuk memberikan makna yang tegas terkait subjek atau topik tertentu dalam konstitusi.
Disarankan agar pemerintah Indonesia dan DPR RI bersama-sama untuk membentuk peraturan khusus terkait dengan mekanisme perubahan konstitusi melalui referendum seperti yang telah diterapkan oleh Kenya. Melihat konfigurasi politik di Indonesia saat ini, rakyat membutuhkan ruang terbuka sebagai tempat memperjuangkan hak-haknya.

Comparative studies one of the methods used in legal research by looking at the similarities and differences between two legal systems. Indonesia and are countries that explicitly regulate constitutional amendments have made changes to their constitutions. Along the way, the constitution needs to be amended to adapt to the needs of, strengthen democracy, and respect for human rights. The purpose of this thesis is to explain the similarities and differences in the formal procedures for amending the constitutions of Indonesia and Kenya, to explain whether constitutional interpretation in Constitutional Court decisions can open space for changes in the meaning of the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia, and to explain the authority of the Supreme Court of Kenya in conducting judicial interpretation. The method used this research is a normative legal research method processed through a qualitative approach, resulting in descriptive analytical data. The results of this research indicate that both Indonesia and Kenya explicitly regulate formal procedures for constitutional amendment. In Indonesia, this is regulated in Article 37 of the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia, while in Kenya it is regulated in Articles 255-257 of the 2010 Constitution of Kenya. In Indonesia, formal constitutional amendments are carried out by the MPR, while in Kenya, constitutional amendments are carried out by the House of Parliament, which consists of the Senate and the National Assembly. Additionally, the mechanism for constitutional amendments in Kenya can also be carried out through popular initiative and. The mechanism for constitutional amendment through judicial interpretation, as proposed by K.C. Wheare, can be found in Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009, which states that the Constitutional Court has the authority to review a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) against the 1945 Constitution, although this is not explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia regarding the authority of the Constitutional Court. The Supreme Court of Kenya, as the highest court in Kenya, also adheres to the principle of judicial interpretation to provide a clear meaning regarding specific subjects or topics in the constitution. It is recommended that the Indonesian government and the DPR RI jointly establish specific regulations related to the mechanism for constitutional amendments through a referendum, as has been implemented by Kenya. Given the current political configuration in Indonesia, the people need an open space as a place to fight for their rights.