Electronic Theses and Dissertation

Kasus kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk pelecehan seksual eksibisionis di tempat umum. Pelecehan seksual eksibisionis seringkali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menangani bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik seperti eksibisionis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatasi pelecehan seksual eksibisionis di tempat umum, menjelaskan dampaknya terhadap korban dari perspektif viktimologi, dan mengidentifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 5 UU TPKS, Pasal 281 KUHP 1 Tahun 1946, Pasal 414 KUHP 1 Tahun 2023, Pasal 10 dan 36 UU Pornografi, dan Pasal 46 Qanun Jinayat dapat diterapkan dan memberikan kerangka hukum yang komprehensif, penegakan hukum masih terhambat oleh rendahnya pelaporan kasus dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan juga para pemangku kebijakan yang ada di Aceh tentang dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Analisis viktimologis menekankan perlunya dukungan dan perlindungan korban. Terdapat kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasinya di lapangan, dengan upaya pencegahan dan penanggulangan yang masih terbatas.

Disarankan agar POLDA Aceh dan DPPPA Aceh meningkatkan pemahaman aparat bahwa eksibisionis adalah pelecehan seksual non fisik. Penyediaan layanan psikologis yang mudah diakses serta sistem pelaporan yang aman dan ramah korban perlu diprioritaskan. Edukasi publik juga harus digencarkan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong korban agar berani melapor.

Cases of sexual violence, which encompass various forms of unwanted sexual behavior, including exhibitionist sexual harassment in public places. Exhibitionist sexual harassment often causes profound psychological, physical, and social impacts on victims. Although Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) has been enacted, its implementation still faces various challenges, particularly in addressing non-physical forms of sexual violence such as exhibitionism. This study aims to analyze the existing legal framework in Indonesia for addressing exhibitionist sexual harassment in public places, explain its impact on victims from a victimology perspective, and identify effective prevention and mitigation efforts. The research method used is an empirical legal method with primary data collection through field observations and secondary data through literature reviews. The data obtained is then analyzed using descriptive methods. The results of the study indicate that although Article 5 of the TPKS Law, Article 281 of the Criminal Code (KUHP) No. 1 of 1946, Article 414 of the Criminal Code (KUHP) No. 1 of 2023, Articles 10 and 36 of the Pornography Law, and Article 46 of the Qanun Jinayat can be applied and provide a comprehensive legal framework, law enforcement is still hindered by low case reporting rates and a lack of understanding among law enforcement officials and policymakers in Aceh regarding the significant psychological impact on victims. Victimological analysis emphasizes the need for support and protection for victims. There is a gap between the legal framework and its implementation on the ground, with prevention and mitigation efforts still limited. It is recommended that the Aceh Police Department and the Aceh Provincial Women's Empowerment and Child Protection Agency enhance the understanding of law enforcement officials that exhibitionism constitutes non-physical sexual harassment. Accessible psychological services and a safe and victim-friendly reporting system should be prioritized. Public education should also be intensified to change societal perceptions and encourage victims to come forward.